Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Perlu Beri Perhatian pada Kesenjangan Ekonomi

Anggota DPR/MPR dari Partai Golkar Nurul Qomaril Arifin menyebutkan kesenjangan di tengah masyarakat akan menyebabkan masalah sosial. Untuk itu pemerintahan baru harus bekerja lebih keras agar kesenjangan ini semakin mengecil.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin./Antara
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin./Antara

Kabar24.com, JAKARTA — Periode kedua pemerintahan presiden Joko Widodo harus memberikan perhatian lebih besar pada pengentasan kesenjangan ekonomi.

Anggota DPR/MPR dari Partai Golkar Nurul Qomaril Arifin menyebutkan kesenjangan di tengah masyarakat akan menyebabkan masalah sosial. Untuk itu pemerintahan baru harus bekerja lebih keras agar kesenjangan ini semakin mengecil.

"[Jokowi harus fokus mengatasi] kesenjangan, kalau dibiarkan akan semakin memperparah dan membuka ruang untuk radikalisme," kata Nurul di gedung MPR/DPR Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Menurutnya, program Nawacita jilid dua yang dituangkan dalam janji kampanye juga harus direalisasikan. Untuk itu politisi Partai Golkar itu mengharapkan seluruh elemen bangsa dapat mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin 2019—2024.

Dalam kesempatan terpisah, Bambang Widianto, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menuturkan rasio jurang si kaya dan si miskin di Indonesia sangat lebar. Saat ini satu persen keluarga di Indonesia menguasai 50 persen kekayaan.

"Jika dinaikan jadi 10% keluarga maka ini menguasai 70% [kekayaan nasional]. Artinya, 90% penduduk memperebutkan 30% sisanya. Itu yang perlu dikoreksi," kata Bambang di Istana Wakil Presiden Jakarta pekan lalu.

Menurutnya ketimpangan absolut ini secara rasio sudah menyentuh angka 0,39. Dengan rasio ini, Indonesia menjadi negara keempat di dunia di mana kesenjangan antara kaya dan miskin sangat lebar. Pada peringkat pertama diduduki oleh Rusia, disusul India dan negara ketiga adalah Thailand.

"Pada waktu terjadi keributan di timur tengah [The Arab Spring], angka kesenjangan 0,35. Kita itu di 0,39, jadi kita ada potensi untuk terjadi ketidakharmonisan [akibat kesenjangan kekayaan]. Ini nyata sekali di Indonesia antara yang miskin dan kaya," katanya.

Bambang menambahkan gesekan ketidakharmonisan akibat kesenjangan ini dapat dengan mudah tersulut karena Indonesia merupakan negara majemuk.

"Di Thailand kesenjangan tinggi namun kulitnya sama [sehingga kemungkinan ketidakharmonisan lebih kecil]," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper