Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini menegaskan pihaknya akan mengambil jarak kritis dengan pemerintahan Presiden Jokowi setelah dilantik. Hal itu, ujar Jazuli, merupakan konsekuensi berdemokrasi.
Meski bersikap kritis, PKS akan meyakinkan bahwa semua langkah tersebut didasarkan atas argumentasi dan data yang memadai.
"Kita akan mengoreksi yang salah, mendukung yang baik. Menghindari sikap yang menganggap semua salah dan semua benar,” ujarnya kepada wartawan menjelang pelantikan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan capres terpilih Ma’tuf Amin, Minggu (20/10/2019).
Jazuli mengakui selama lima tahun terakhir Fraksi PKS punya banyak catatan kritis-konstruktif terhadap kepemimpinan dan kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK. Mudah-mudahan ada perbaikan ke depan.
Menurutnya, Indonesia sesungguhnya punya potensi besar, namun menghadapi tantangan yang tidak mudah. "Tidak bisa dikelola sendiri dan butuh peran serta semua pihak, termasuk yang mengawasi dan mengoreksi secara kritis dan konstruktif," ujarnya.
Sementara itu Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan ada banyak PR yang tidak selesai pada 5 tahun sebelumnya dan harus dituntaskan pada periode kedua oleh Jokowi.
"Saya berharap Presiden Jokowi bisa menuntaskan banyak janji-janjinya yang lalu pada 5 tahun ke depan," ujar Mardani.
Mardani mencontohkan konsep revolusi mental yang masih belum tuntas dijalankan. Selain itu, masih banyak masalah besar lain seperti janji pertumbuhan ekonomi 7 % yang belum terpenuhi.
Demikian juga dengan defisit neraca perdagangan,ekspor yang masih melempem serta masih semrawutnya pengelolaan BPJS.
Mardani mengingatkan bahwa janji adalah utang yang harus dibayar.
"Saya mendoakan agar Pak Jokowi bisa menuntaskan semua janji dalam kampanyenya. Bila semua janji itu bisa di tepati maka beliau akan dikenang sebagai presiden yang sukses memimpin Indonesia selama 10 tahun pemerintahan," kata Mardani.
