Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Nasdem Ingin Gerindra Oposisi, Agar Jokowi-Amin Tidak Zalim

Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Irma Suryani Chaniago mengatakan bahwa sebaiknya Gerindra berada di luar pemerintahan. Tujuannya agar ada pengawasan terhadap kinerja Jokowi di periode yang kedua.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 17 Oktober 2019  |  18:36 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (tengah) menyampaikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Minggu (13/10/2019). - Antara
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (tengah) menyampaikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Minggu (13/10/2019). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah mengajak Partai Gerindra untuk bergabung dengan pemerintahan saat bertemu dengan Ketua Umum Prabowo Subianto pekan lalu. Akan tetapi keputusan tersebut menunggu sikap Jokowi.

Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Irma Suryani Chaniago mengatakan bahwa sebaiknya Gerindra berada di luar pemerintahan. Tujuannya agar ada pengawasan terhadap kinerja Jokowi di periode yang kedua.

“Kita butuh oposisi. Kalau pemerintah absolut, nanti akan otoriter dan zalim. Itu yang menyebabkan seluruh partai jadi bagian dari pemerintah. Lalu yang melakukan checks and balances siapa?” katanya di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Irma menjelaskan bahwa Nasdem berpandangan bahwa pemerintahan Jokowi-Amin butuh oposisi yang konstruktif. Jika tidak ada, itu sama saja dengan menjerumuskan presiden dan wakil presiden.

Contoh yang bisa dijadikan evaluasi saat pemerintah merancang beberapa regulasi seperti soal kitab undang-undang hukum pidana dan komisi pemberantasan korupsi. Karena dianggap tidak pro rakyat, masyarakat menolak keras.

“Parlemen kita masih panjang tangan dari partai politik. Belum menjadi bagian dari wakil rakyat secara konkret. Sama-sama kita lihat kemarin terjadi demo. Mengapa begitu? Karena tidak adanya checks and balances, tidak ada kontrol dari parlemen.  Semua partai politik masuk jadi satu,” jelas Irma.

Berdasarkan Parameter Politik Indonesia, publik tidak ingin ada koalisi antara Gerindra dengan pemerintah. Sebanyak 32,5 persen setuju, 40,5 persen tidak setuju, dan 27 persen tidak jawab.

Parameter Politik Indonesia melakukan survei nasional dengan wawancara tatap muka pada 5—12 Oktober 2019. Ada 1000 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi melalui metodologi stratified multi stage random sampling. Tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dengan kesalahan 3,1 persen.

Riset dilakukan sebagai upaya untuk menjaring aspirasi publik terutama soal evaluasi dan harapan publik terhadap Presiden Jokowi yang akan dilantik kembali untuk kedua kalinya. Sebab, salah satu kekutan Jokowi selama ini adalah dukungan publik yang berlimpah.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

nasdem gerindra
Editor : Akhirul Anwar
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top