Inilah Posisi Menteri Paling Diincar di Kabinet Jokowi-Amin

Isu susunan menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024 kian menyeruak ke permukaan mendekati pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 12 Oktober 2019  |  15:04 WIB
Inilah Posisi Menteri Paling Diincar di Kabinet Jokowi-Amin
Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Isu susunan menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024 kian menyeruak ke permukaan mendekati pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang.

Tidak hanya memunculkan nama-nama dari internal partai koalisi pemerintahan pasangan presiden-wakil presiden terpilih  Jokowi-Ma’ruf Amin, kabar burung itu juga menyasar nama-nama dari luar koalisi maupun profesional lainnya.

Memang bukan hal baru sebenarnya kalau fenomena itu selalu muncul ke permukaan setiap akan terjadi prosesi pergantian pemerintahan sekali lima tahun.

Bahkan, pasca-Komisi Pemiliuhan Umum (KPU) mengeluarkan penetapan pemenang Pilpres 17 April lalu, masing-masing parpol juga sudah mulai bermanuver dan saling memasang target jatah kursi menteri kepada Presiden Jokowi.

Tak hanya parpol, bahkan sejumlah kalangan profesional pun juga turut ‘menampilkan diri’ sebagai bagian dari kontestasi dalam bursa menteri yang akan membantu Jokowi menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan.

                                                                               Dwi Soetjipto./JIBI

Berebut di posisi menteri strategis

Karena itulah sulit untuk dibantah kalau isu paling panas adalah soal siapa yang akan menempati posisi strategis secara pengaruh maupun finansial. Tidak heran pula kalau kementerian yang paling banyak diincar, baik oleh parpol koalisi maupun profesional menyangkut urusan ekonomi atau bisnis.

Demikian juga dengan sektor perindustrian, pertambangan, perdagangan, hingga menteri yang mengurus Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tentu pertarungan untuk menjadi ‘penguasa’ di BUMN dianggap wajar karena perusahaan pelat merah menjadi andalan Jokowi dalam mewujudkan visi Indonesia-nya.

Setidaknya, sejak Mei lalu media massa ramai memberitakan perihal figur-figur yang memepati posisi tersebut. Lengkap dengan analisis maupun data para kandidat menteri, seolah-olah Kabinet Kerja II sudah terbentuk melalui opini publik meski bernuansa spekulatif.

                                                                      Yusril Ihza Mahendra./JIBI

Siapa yang masuk bursa menteri?

Beberapa figur yang dikabarkan masuk bursa sebagai kandidat kuat untuk menjadi penguasa BUMN setidaknya termasuk nama-nama seperti Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium Budi G Sadikin dan mantan Dirut PT Pertamina (persero) Dwi Soetjipto. Ada juga nama Budi Karya disebut-sebut.  

Nama-nama di atas mencerminkan kekuatan lingkaran pendukung Jokowi selama Pilpres 2019 lalu. Budi G Sadikin selama dikenal dekat dengan Menko Maritim Luhut B Pandjaitan dan Menteri BUMN Rini Soemarno sebagaimana tercermin saat-saat menghadapi proses akuisisi saham Freeport Indonesia yang penuh kontroversi. 

Sementara, Dwi sempat disebut-sebut dekat dengan Wapres Jusuf Kalla dan sudah lama digadang untuk menggantikan Rini Soemarno pasca dilengserkan di Pertamina.

Dwi juga pernah memimpin PT Semen Padang dan PT Semen Gresik sebelum kemudian bergabung menjadi PT Semen Indonesia.

Sedangkan, Budi Karya dinilai sebagai salah satu menteri yang populer karena maraknya pembangunan di sektor perhubungan dan infrastruktur.

Meski jarang disebut, jangan lupa ada juga nama Dubes RI untuk Malaysia yang juga pemilik maskapai penerbangan Lion Air, Rusdi Kirana untuk bursa menteri perhubungan.

Sedangkan untuk Menteri ESDM ada nama Archandra Tahar dan Menteri Perindustrian Ignasius Jonan.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Moeldoko/JIBI

Lalu, bagaimana dengan nama-nama lainnya dan di posisi mana saja mereka?

Bisik-bisik di kalangan politisi Senayan alias Anggota DPR juga muncul meski tidak ada yang bisa dikonfirmasi. Beberapa nama tersebut di antaranya, Menteri Sekretaris Kabinet Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yusril Ihza Mahendra.

Ada pula nama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Moeldoko.

Nama Sri Mulyani muncul sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin). Menteri Koordinator Maritim Airlangga Hartato, Sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan akan tetap dipegang Susi Pudjiastuti.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basuki Hadimuljono juga disebut-sebut akan bertahan pada posisinya. Sedangkan untuk posisi menteri perdagangan ada nama Nusyirwan Soejono yang berasal dari PDI Perjuangan.

Jangan ada tekanan pada Jokowi

Sekali lagi, nama-nama tersebut hanyalah ‘bisik’bisik’ yang bersifat spekulatif. Karena itulah Anggota DPR Bambang Wuryanto dari Fraksi PDI Perjuangan tidak mau berspekulasi ketika dimintai pendapatnya soal nama-nama yang beredar tersebut.

Dia mengatakan proses penentuan menteri sepenuhnya merupakan kewenangan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial.

Menurut Bambang Jokowi memiliki hak prerogratif untuk menyusun kabinetnya sendiri.

Secara normatif, Bambang mengatakan setiap parpol menginginkan menteri sebanyak-banyaknya. Namun jangan lupa Jokowi diberi hak konstitusional dalam sistem presidensial yang kita anut untuk menyusun kabinet.

“Jadi terkait susunan kabinet yang akan disusun, itu hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih,” ujar politisi asal daerah pemilihan Jawa Tengah tersebut ketika dimintai tanggapannya.

Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menuturkan, semua pihak yang berniat untuk mendapat pos di sektor perekonomian diharapkan untuk menghormati hak yang dimiliki Jokowi.

 Karena, itu tidak ada pihak yang boleh mengintervensi Jokowi dalam menggunakan hak konstitusionalnya menentukan orang yang bakal menjadi menteri.

Senada dengan Bambang, Ujang juga mengimbau selama proses penjaringan dilakukan, Jokowi tidak boleh tunduk dengan tekanan dari sejumlah pihak dalam menentukan sosok para pembantunya.

“Jokowi tidak boleh dalam tekanan siapapun dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Termasuk dalam menentukan siapa yang akan dijadikan menteri di bidang ekonomi,” ujar Ujang menanggapi berbagai isu yang menyeruak terkait susunan menteri kabinet menjelang pelantikan presiden.

 

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kabinet kerja, Jokowi, bumn

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top