Bisnis.com, JAKARTA--Aktivis dan pengacara hak asasi manusia Veronica Koman bertemu dengan Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa Michelle Bachelet. Pertemuan tersebut diunggah melalui akun Twitter dan Facebook Veronica Koman, Kamis (10/10/2019).
Tidak disebutkan secara detail di mana pertemuan tersebut berlangsung. Dalam unggahan itu hanya tertulis Tanah Gadigal, 8 Oktober 2019. Gadigal atau Cadigal sendiri diketahui berada di Australia.
Melalui akun media sosialnya Veronica mengatakan bahwa dalam pertemuan itu dia menyampaikan perkembangan situasi terkini di Papua.
"Saya menyampaikan kepadanya tentang perkembangan situasi terkini krisis West Papua terutama tentang pendekatan keamanan oleh Pemerintah Indonesia, banyaknya warga sipil yang kini berada dalam pengungsian, pemberangusan hak atas kebebasan berekspresi besar-besaran termasuk penangkapan para aktivis politik damai," tulisnya lewat akun Facebook.
Pada 23 September lalu kerusuhan pecah di Wamena. Pemicu kerusuhan disebut karena adanya dugaan tindakan rasisme yang dilakukan seorang guru. Akibat kerusuhan itu, sebanyak 33 orang tewas, puluhan orang terluka, dan ribuan orang mengungsi. Di samping itu, fasilitas publik juga banyak yang rusak di wilayah itu.
Selain masalah Papua Veronica menceritakan kepada Bachelet tentang demonstrasi mahasiswa dan pelajar di berbagai daerah di Indonesia yang menolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK beberapa waktu lalu yang berujung ricuh.
"Saya juga memberitahunya tentang penggunaan kekuatan berlebihan dalam menangani aksi para pelajar dan mahasiswa yang menolak berbagai perangkat hukum bermasalah di Indonesia bulan lalu," kata Veronica.
Veronica saat ini berada dalam daftar pencarian orang (DPO) Polda Jawa Timur. Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan penyebaran hoaks terkait insiden di Asrama Mahasiswa Papua (AMP), Jalan Kalasan Surabaya, 17 Agustus 2019.
Polisi menyebut Veronica telah melalukan provokasi di media sosial Twitter yang ditulis dengan menggunakan Bahasa Inggris dan disebar ke dalam negeri maupun luar negeri, padahal informasi yang disebarkan dibuat tanpa fakta yang sebenarnya.
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
