1. PKB Pasrah Pembagian Kabinet, Termasuk untuk Gerindra
Joko Widodo dikabarkan mengumumkan susunan kabinet tak lama setelah dia dan KH Ma’ruf Amin dilantik sebagai kepala negara pada 20 Oktober nanti.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya urusan menteri kepada Jokowi.
Baca selengkapnya di sini.
2. Citra Negatif DPR, Puan Maharani dan La Nyalla
.jpg)
Tiga pimpinan parlemen masing-masing DPR, DPD, dan MPR baru saja dilantik untuk periode 2019-2024. Sebagian besar dari mereka merupakan wajah lama di Senayan kecuali Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), La Nyalla Mattalitti yang lebih dikenal sebagai pengusaha ketimbang politisi.
Ketua DPR Puan Maharani pernah memimpin Fraksi PDI Perjuangan di DPR sebelum menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sedangkan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) merupakan mantan Ketua DPR.
Baca selengkapnya di sini.
3. Prabowo Kecewa Gerindra Tak Dapat Jatah Ketua MPR
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat telah diputuskan menjadi milik Bambang Soesatyo yang berasal dari Partai Golkar. Bambang terpilih secara aklamasi setelah Gerindra yang kalah dukungan dalam perebutan ikut satu suara.
Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan bahwa Ketua Umum Prabowo Subianto kecewa dengan hasil tersebut. Baca selengkapnya di sini.
4. Sekretaris Umum PA 212 Tersangka Penganiayaan Relawan Jokowi Ninoy Karundeng
Sekretaris Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Bernard Abdul Jabbar, ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap anggota relawan Jokowi, Ninoy Karundeng.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Argo Yuwono membenarkan kabar yang beredar di kalangan wartawan tersebut.
Baca selengkapnya di sini.
5. Begini Skema Desentralisasi BPJS Kesehatan
Pengelolaan pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat layanan publik itu.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan dalam rencana desentralisasi BPJS Kesehatan itu nantinya pemerintah daerah berperan lebih besar pada layanan manajemen dan pengelolaan.
Baca selengkapnya di sini.
