Bisnis.com, JAKARTA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa mayoritas pemerintah kerap jadi sasaran bahkan korban buzzer politik di media sosial.
Ia pun membantah tudingan bahwa pemerintah kerap kali memelihara buzzer politik untuk memainkan wacana di media sosial.
"Buzzer politik itu yang paling banyak difitnah pemerintah. Yang lebih banyak terpojok dan dibully itu pemerintah jadi jangan memutarbalikan fakta," kata Ngabalin di Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2019).
Menurut dia pemerintah tidak mungkin mengorganisir lembaga di luar pemerintah. Dia pun menegaskan pemerintah tidak pernah memelihara buzzer politik.
Ngabalin mengatakan suara-suara di media sosial yang mendukung pemerintah adalah inisiatif pribadi dari warganet/netizen.
Ia pun tidak mempermasalahkan para buzzer yang sepaham dengan pemerintah. Ngabalin menilai bahwa narasi positif soal pemerintah dari warganet dan buzzer merupakan bentuk dukungan masyarakat kepada pemerintah.
Baca Juga
"Kecuali pemerintah organize kan tidak ada tidak di-organize," ucap Ngabalin.
Selain itu, Ngabalin menyatakan bahwa pemerintah bakal menertibkan buzzer politik terutama yang menyebarkan hoaks. Hal itu lantaran dampak dari hoaks sangatlah besar.
"Itu coba liat berita hoaks orang jadi bunuh-bunuhan berita hoaks orang jadi membakar, karena berita hoaks orang terbantai. Maka negara harus hadir untuk bisa mengatur tidak boleh terulang lagi," katanya.
