Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan Pemerintah telah menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan Kelapa Daerah 2020 dengan baik dan detail.
"Secara prinsip, Pemerintah melalui Kemendagri sudah menyiapkan dengan baik dan detail penganggaran di 270 daerah yang akan Pilkada di Tahun 2020, termasuk anggaran keamanan, advokasi hukum dan lain sebagainya," katanya, Kamis (3/10/2019).
Kendati demikian, dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada, masih ada 92 daerah yang belum menandatangani NPHD atau Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan Komisi Pemilihan Umum dan 138 dengan Bawaslu.
Dia menjamin anggaran pelaksanaan Pilkada 2020 akan teranggarkan dengan baik sesuai waktu yang ditetapkan.
"Kalau toh masih ada yang belum teken NPHD, hanya semata-mata untuk sinkronisasi. Tapi secara prinsip sudah ada 270 daerah yang teranggarkan," terangnya.
Sementara itu, Tjahjo menejlaskan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 untuk sementara akan berpayung hukum UU Nomor 10/2016 sambil menunggu kepastian dari DPR periode 2019-2024 untuk merevisi UU tersebut atau tidak.
Baca Juga
"Kami belum tahu untuk awal tahun depan ada skala prioritas untuk merevisi atau tidak. Kesimpulan rapat terakhir kami dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Komisi II DPR periode 2014-2019 adalah menyinkronkan kembali UU Pilkada, UU Pemilu, dan UU Parpol, mudah-mudahan nanti masuk Prolegnas, karena kita ingin terus meningkatkan kualitas konsolidasi demokrasi kedepan," ujarnya.
