Menlu Retno Serukan Hentikan Krisis Kemanusiaan di Rakhine State

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerukan agar masyarakat internasional mengambil langkah darurat untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar.
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com 26 September 2019  |  07:41 WIB
Menlu Retno Serukan Hentikan Krisis Kemanusiaan di Rakhine State
Warga yang terusir akibat kekerasan di wilayahnya berjalan melalui tepian sungai Mayu bersama bawaan mereka saat mengungsi ke wilayah lain di Buthidaung, kawasan utara negara bagian Rakhine, Myanmar 13 September 2017. - Reuters/Stringer

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerukan agar masyarakat internasional mengambil langkah darurat untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar.

Hal ini disampaikan Menlu Retno saat hadir pada pertemuan yang membahas situasi terkini di Rakhine State di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York, Selasa (24/9/2019).

Situasi kemanusiaan semakin memprihatinkan di Rakhine State, khususnya pasca-gagalnya upaya repatriasi para pengungsi dari perbatasan pada Agustus lalu dan semakin besarnya rasa ketidakpercayaan semua elemen dalam penyelesaian krisis ini.

“Kompleksitas isu di Rakhine State, Myanmar ,tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menemukan solusi penyelesaian krisis kemanusiaan ini,” ujar Retno, dikutip dari keterangan resmi yang dirilis Kementerian Luar Negeri, Kamis (26/9/2019).

Menurutnya, isu utama yang paling mengganjal penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State adalah adanya ketidakpercayaan di semua tingkatan hingga ke lapisan masyarakat di pengungsiaan dan masyarakat internasional. Hal penting yang harus segera diciptakan adalah situasi yang kondusif agar terbangun kembali rasa saling percaya antara semua elemen yang terlibat.

“Ini yang sejak awal Indonesia dan Asean lakukan untuk menyelesaikan situasi kemanusiaan di Rakhine State," kata Retno.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno menyampaikan dua usulan konkret yang dapat mendorong penyelesaian krisis kemanusian. Pertama, mengatasi kebutuhan para pengungsi yang bersifat darurat. Bagi Indonesia, bantuan kemanusiaan harus terus diberikan kepada pengungsi. Rasa aman harus segera dijamin sehingga proses repatriasi pengungsi yang aman, sukarela, dan bermartabat segera dapat dilakukan.

Kedua, membantu menciptakan perdamaian yang berkesinambungan melalui pembangunan ekonomi dan pemberdayaan bagi masyarakat Rakhine State. Fasilitas pendidikan dan kesehatan harus diberikan. Roda perekonomian harus segera dapat digerakkan. Hal lain yang cukup penting adalah masyarakat yang toleran dan majemuk harus terus ditumbuhkembangkan.

“Indonesia telah membangun sekolah dan rumah sakit serta pasar rakyat untuk menggerakan sektor ekonomi dan mencukupi kebutuhan kesehatan dan pendidikan masyarakat di Rakhine State,” kata Retno.

Selain itu, Menlu Retno juga menyampaikan bahwa dua pekan lalu, Indonesia menjadi ruan rumah penyelenggaraan kegiatan interfaith dialogue bagi masyarakat di Rakhine State agar tercipta masyarakat yang toleran dan majemuk.

Dia juga menyampaikan bahwa selama ini Asean terus berkolaborasi untuk mendorong proses repatriasi para pengungsi melalui peningkatan kapasitas pusat transit dan penerimaan pengungsi, diseminasi informasi bagi pengungsi dan dukungan kebutuhan dasar pengungsi. Ketiga hal ini harus dilakukan secara komprehensif agar proses repatriasi dapat segera dilakukan.

“Masyarakat internasional harus segera dapat mengakhiri krisis kemanusiaan ini dan Indonesia siap berkontribusi," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Rakhine State

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top