Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Kehakiman Filipina Menardo Guevarra mencoba menahan polisi untuk tidak memburu napi yang dibebaskan karena kesalahan sistem, berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Rodrigo Duterte.
Guevarra meminta polisi untuk menahan diri dan menunggu hingga data napi yang bebas selesai dicocokkan. Adapun jumlah napi yang bebas karena kesalahan data mencapai 1.700 orang.
Pemerintah Filipina melepaskan para napi ini di bawah program pengampunan bagi narapidana yang berperilaku baik. Namun, ternyata ada eror dalam data napi yang dibebaskan dan sebagian ternyata tidak seharusnya mendapat pengampunan.
"Kami ingin memastikan bahwa mereka yang belum kembali adalah orang-orang yang memang harus ditahan," ujarnya kepada stasiun televisi ANC, seperti dilansir Reuters, Jumat (20/09/2019).
Menurut Guevarra, diperlukan waktu lebih lama untuk melakukan verifikasi identitas para napi yang sudah menyerahkan diri. Sebagian dari mereka sebenarnya tidak masuk dalam daftar napi yang bebas karena kesalahan sistem dan sudah bebas jauh sebelumnya, tapi memilih menyerahkan diri karena khawatir dibunuh.
"Mungkin mereka takut nyawanya terancam karena presiden bilang lebih baik menyerahkan diri atau akan diburu hidup atau mati," sambungnya.
Baca Juga
Adapun sebagian lainnya disebut lebih senang berada di penjara karena tidak bisa beradaptasi di dunia luar bui.
Guevarra juga mencoba intervensi dengan tidak memaparkan identitas para napi yang belum kembali karena khawatir masyarakat terluka karena mencoba menangkap napi-napi itu sendiri atau justru menyasar orang yang salah.
Sebelumnya, Duterte telah menawarkan hadiah sebesar 1 juta peso Filipina, sekitar Rp269,85 juta [kurs Rp269,85 per peso Filipina], untuk tiap napi. Dia juga mengatakan lebih senang jika para napi ini ditangkap dalam keadaan mati.
