Bisnis.com, JAKARTA – Upaya negeri para dewa memperbaiki kondisi perekonomiannya pascakrisis yang berlangsung sejak 2009 diharapkan bisa kembali menggairahkan kerja sama ekonomi Indonesia-Yunani. Untuk menggali lebih jauh mengenai peluang kerja sama antara Indonesia dan Yunani, Bisnis.com berkesempatan mewawancarai Duta Besar RI untuk Republik Yunani Ferry Adamhar. Berikut petikannya:
Bagaimana Anda melihat perkembangan hubungan bilateral Indonesia dan Yunani sejauh ini?
Indonesia dan Yunani memiliki pondasi hubungan bilateral yang sangat kokoh dan selama ini kerja sama bilateral telah berkembang dengan sangat kuat dan baik. Dalam kurun 2 tahun terakhir telah dilaksanakan pertemuan pada tingkat tertinggi, di antaranya pertemuan Wapres RI Jusuf Kalla dengan PM Yunani Alexis Tsipras pada Oktober 2018, dan pertemuan kedua Menlu RI Retno L.P Marsudi dengan Mantan Menlu Yunani Nikos Kotsias pada September 2018.
Dari pertemuan tersebut, kedua Menlu telah menandatangani MoU bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Selain itu, kedua negara juga menandatangani LoI on Capacity Building yang diwakili oleh Bakamla dan Hellenic Coast Guard untuk penguatan kerja sama di bidang maritim.
Dalam bidang pertahanan, kedua negara juga menandatangani LoI on Defence Cooperation pada 2016. Saat ini, LoI tersebut dalam upaya peningkatan kerja sama pertahanan menjadi MOU on Defence Cooperation.
Di bidang ekonomi, kedua pemerintah telah menyelesaikan kerja sama ekonomi menyeluruh yang akan ditindaklanjuti di Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun ini. Kami juga sedang negosiasi untuk kerja sama di bidang maritim dan penghindaran pajak berganda.
Apa target dan program prioritas Anda sebagai Duta Besar RI untuk Yunani?
Meningkatkan hubungan bilateral yang saling menguntungkan dari segala bidang, khususnya menjaga kedaulatan NKRI. Oleh sebab itu, perlu tetap dijalin hubungan yang baik dalam rangka mencegah upaya-upaya yang mendiskreditkan Indonesia terkait isu separatisme dan HAM.
Selain itu, sebagai Duta Besar saya juga akan mengupayakan terwujudnya Yunani sebagai salah satu tempat masuk produk dan komoditas Indonesia ke Yunani dan melalui Yunani untuk masuk ke pasar Eropa serta negara-negara Balkan.
Bagaimana sikap politik luar negeri Yunani di bawah pemerintahan yang baru?
Sebagaimana diketahui hasil Pemilihan Umum pada 7 Juli 2019 telah menjadikan Ketua Partai Nea Demokratia Kyriakos Mitsotakis terpilih sebagai PM Yunani yang baru menggantikan PM dari Partai SYRIZA Alexis Tsipras yang berkuasa dari September 2015.
Dalam kebijakan yang disampaikan, PM Yunani yang baru telah menyampaikan garis besar arah kebijakan dalam dan luar negeri, atau yang disebut dengan The Six Truth. Area kebijakan yang akan menjadi prioritas antara lain di sektor ekonomi, fasilitas kesehatan, pendidikan, reformasi birokrasi, keamanan dalam negeri dan masalah politik luar negeri khususnya peran Yunani di Uni Eropa.
Di bidang luar negeri, PM dan Menlu Yunani telah menggarisbawahi arah dan orientasi kebijakan dan politik luar negeri dalam 4 tahun ke depan di Parlemen Yunani. Dalam pernyataannya, Menlu Yunani mengedepankan 3 prinsip kebijakan dan politik luar negeri Yunani serta 14 komponen kerja sama bilateral dan regional dan restrukturisasi Kemenlu Yunani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
