Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berencana melakukan patroli siber setelah akses layanan data dibuka di Papua dan Papua Barat per hari ini.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa patroli siber itu dilakukan semua stakeholder agar tidak ada lagi penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat memprovokasi masyarakat di Papua dan Papua Barat.
"Kami akan melakukan pengawasan dengan cara patroli siber bersama BSSN, Kominfo dan Siber Polri setelah akses internet di Papua Barat dan Papua dibuka lagi untuk mengawasi peredaran hoaks di sana," tuturnya, Kamis (5/9/2019).
Dedi mengaku khawatir akan terjadi aksi anarkis susulan di Papua Barat dan Papua, jika peredaran informasi di dunia maya tidak diawasi maksimal. Terlebih, menurutnya, aksi anarkis yang beberapa kali terjadi di Papua Barat dan Papua, dikarenakan masyarakat termakan informasi hoaks, sehingga melakukan aksi berujung anarkis.
"Kami akan terus mengawasi ini," katanya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa patroli siber itu dilakukan semua stakeholder agar tidak ada lagi penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat memprovokasi masyarakat di Papua dan Papua Barat.
"Kami akan melakukan pengawasan dengan cara patroli siber bersama BSSN, Kominfo dan Siber Polri setelah akses internet di Papua Barat dan Papua dibuka lagi untuk mengawasi peredaran hoaks di sana," tuturnya, Kamis (5/9/2019).
Dedi mengaku khawatir akan terjadi aksi anarkis susulan di Papua Barat dan Papua, jika peredaran informasi di dunia maya tidak diawasi maksimal. Terlebih, menurutnya, aksi anarkis yang beberapa kali terjadi di Papua Barat dan Papua, dikarenakan masyarakat termakan informasi hoaks, sehingga melakukan aksi berujung anarkis.
"Kami akan terus mengawasi ini," katanya.
