Kabar24.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan adanya indikasi keterlibatan atau intervensi pihak asing dalam pusaran konflik Papua.
"[Intervensi] asing mungkin iya, [tetapi] bukan negara. Bedakan asing dan negara," kata Wapres Kalladi kantor Wapres RI, Rabu (4/9/2019).
Dia mengungkapkan dugaan tersebut dikuatkan dengan bukti adanya empat warga negara Australia yang mengikuti aksi demo di Manokwari beberapa hari lalu.
Berdasarkan data Dirjen Imigrasi, empat warga negara Australia itu terdiri dari satu orang pria dan tiga orang wanita. Keempatnya bernama Baxter Tom (37), Davidson Cheryl Melinda (36), Hellyer Danielle Joy (31), dan Cobbold Ruth Irene (25).
Keempat warga negara Australia itu kini sudah dipulangkan ke negaranya, menggunakan pesawat terbang Qantas QF.44.
Selain itu, JK mengatakan ada pula sosok Benny Wenda yang turut campur dalam permasalahan di Papua saat ini. Benny merupakan pemimpin Serikat Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP).
Pada Oktober 2002, dia kabur dari tahanan karena menjadi provokator kerusuhan. Benny Wenda lalu pindah ke Inggris pada 2003 dan mendapat suaka politik dan membuka kantor gerakan Papua merdeka di Oxford pada 2013.
"Kemudian Benny Wenda di Inggris ini sudah memberi instruksi atau apa. Dia kan bukan WNI. Sudah menjadi WN [warga negara] Inggris. Orang asing juga kan berarti itu campur tangan," ucap JK.
Lebih lanjut, dia juga membandingkan penyelesaian konflik di Papua dengan Aceh. Menurutnya, konflik di Aceh akhirnya bisa selesai karena ada satu gerakan yang diterima semua pihak. Hal ini tidak terjadi di Papua.
Konflik di Papua tetap sulit diselesaikan meskipun Presiden Joko Widodo sudah berkunjung langsung, berdialog dengan warga, bahkan membangun infrastruktur.
Pemerintah Pusat juga menyematkan status Daerah Otonomi Khusus sehingga pemerintah Papua dan Papua Barat benar-benar bisa menggunakan dana yang cukup besar untuk membangun wilayah dan menyejahterakan masyarakat di wilayah Timur Indonesia tersebut .
"Pak Jokowi berapa kali ke Papua? Mungkin 10 kali ada. Tiap ke sana juga selalu berdialog. Mestinya ketika UU Otsus disetujui ya [konflik] selesai. Tapi ini kok enggak selesai-selesai?" imbuhnya.
