Bisnis.com, PADANG - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meresmikan lima rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk mahasiswa dan santri yang berada di kota Padang, Sumatra Barat.
Kelima Rusunawa yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yaitu dia tower rusunawa Mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) sebanyak dua tower, satu tower rusunawa Mahasiswa Universitas Andalas, satu rusunawa Santri Pondok Pesantren Modern Terpadu Prof. Dr. Hamka II dan satu tower rusunawa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
"Maka dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Buya [Syafi'i Maarif] dan seluruh pengelola pesantren ini. Terima kasih kepada Kementerian PUPR," katanya saat memberikan kata sambutan di Pondok Pesantren Modern Terpadu Prof. Dr. Hamka II, Selasa (3/9/2019).
Dalam kesempatan tersebut, Wapres JK didampingi Ketua Pembina Ponpes Modern Terpadu Prof. Dr. Hamka II Buya Ahmad Syafii Ma’arif, Gubernur Sumatera Barat Iwan Prayitno, Direktur Rumah Susun Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR M Hidayat.
JK menilai rusunawa atau hunian vertikal merupakan sebuah langkah yang baik untuk membangun pola hunian masyarakat Indonesia, termasuk generasi muda. Pasalnya, para mahasiswa dan santri mau tak mau harus belajar untuk tinggal di hunian vertikal seiring makin terbatasnya lahan untuk perumahan di masa depan.
Bukan itu saja, JK juga meminta pengelola yayasan, pengajar, serta ustaz dan ustazah dipondok pesantren mengajarkan pengetahuan umum dan agama secara seimbang.
"Sekolah umum 100% [pengetahuan] umum mungkin 10-20% [porsi pengajaran] agama. Kalau pesantren, 100% agama dan 100% umum. Kita memahami pesantren di samping pengajaran seperti sekolah juga mengajarkan disiplin, kebersamaan, kebersihan, dan juga kedalaman. Maka guru juga mendampingi santri selama 24 jam," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pembina Ponpes Modern Terpadu Prof. Dr. Hamka II Buya Ahmad Syafii Ma’arif mengatakan pesantren ini baru berdiri, tetapi animo masyarakat ternyata sangat besar.
Dia menuturkan pengurus yayasan merupakan petarung dan bekerja tanpa pamrih. Jika pengurus menerima bantuan mungkin besarannya hanya Rp100 juta.
Padahal, rusunawa yang dibangun Kementerian PU PR nilainya bisa sampai Rp300 juta-Rp400 juta.
"Jadi mudah-mudahan dapat memberi rasa percaya. Ketua Yayasan beritahu kepada saya, yang mereka perlukan tinggal satu rusunawa aja. jadi saya sudah bilang Pak JK, nanti akan disampaikan ke Menteri PUPR. kalau itu sudah, mungkin nanti mereka tidak akan minta bantuan lagi," kata Buya Syafii.
