Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo akan menerima 10 nama calon pimpinan KPK 2019 - 2023 pada Senin (2/9/2019). Nama-nama tersebut merupakan hasil dari tes wawancara dan uji publik yang digelar Panita Seleksi Capim KPK pekan lalu.
Dalam keterangan yang diterima Bisnis, sejumlah guru besar universitas berharap proses seleksi pimpinan KPK menghasilkan nama yang terbaik.
Guru Besar Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto mengatakan KPK adalah garda terdepan bagi Indonesia agar terbebas dari praktik korupsi.
Selain itu, menurutnya, penegakan hukum dan jaminan demokrasi salah satunya ditentukan oleh KPK yang berpondasi kuat. Menurut dia, komisioner KPK ke depan haruslah merupakan tokoh-tokoh yang terbukti memiliki sifat kenegarawanan.
"Jangan punya cacat cela sedikit pun dalam hal korupsi sejak dari pikiran, ucapan, dan tindakan," ujarnya pada Minggu (1/9/2019).
Guru Besar Universitas Islam Indonesia Mahfud MD meyatakan KPK sebagai anak kandung reformasi telah berhasil membangun optimisme masyarakat tentang masa depan perang melawan korupsi di Indonesia. "Oleh sebab itu, jangan bunuh asa masyarakat karena salah menempatkan komisioner."
Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho mengaku bila mencermati polemik tentang seleksi Capim KPK, maka diharapkan ada pertimbangan dalam pemilihan capim berdasarkan masukan-masukan dari publik mengingat KPK milik masyarakat.
Oleh sebab itu, faktor integritas, independensi dan profesionalitas merupakan harga mati yang harus dimiliki capim KPK. "Seandainya tidak memenuhi harapan publik, Pansel dan DPR tidak memaksakan untuk memilihnya," kata Hibnu.
Guru Besar Insititut Pertanian Bogor Bambang Hero Saharjo menilai KPK merupakan institusi yang hingga saat ini adalah satu-satunya institusi yang terbersih dan paling berkomitmen dalam melakukan penegakan hukum.
Dengan demikian, lanjutnya, capim KPK harus memiliki sosok teladan tanpa cacat. "Tidak mungkin membersihkan lantai yang kotor dengan sapu yang kotor," kata Hero.
Guru Besar Universitas Sumatra Utara Ningrum Natasya Sirait menyatakan saat ini perilaku korupsi telah menggurita menjadi musuh bersama.
Menurutnya, untuk meredam itu semua, KPK perlu mendapatkan capim yang mampu menjalankan perang terhadap korupsi. Semua itu dimulai dari proses seleksi yang bersih, independen, akuntabel.
"Kami mau lewat seleksi yang benar KPK wajib diisi oleh orang orang yang memang siap berjuang melawan korupsi," ujarnya.
Sementara itu, Guru Besar Politik LIPI Syamsudin Haris memandang terlampau besar risiko yang ditanggung bangsa Indonesia apabila KPK diisi oleh orang yang tak berintegritas. Menurutnya, jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin berkuasa di lembaga antirasuah.
Secara terpisah, anggota Pansel Capim KPK Hendardi mengaku Pansel memilih 10 dari 20 nama Capim yang akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo.
Setelah itu, Presiden kemudian menyerahkan nama-nama tersebut ke Komisi III DPR untuk menjalani fit and proper test dan menghasilkan lima nama pimpinan KPK terpilih.
Presiden Jokowi tak bisa mempertimbangkan kembali ke-10 nama itu lantaran sudah melalui proses seleksi secara bertahap.
"Kami Pansel, kan, aparat presiden yang memperoleh kepercayaan Presiden untuk menyeleksi," katanya saat dihubungi Bisnis.
