Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta Presiden Joko Widodo berhenti berbicara soal isu pemindahan ibu kota dan lebih fokus menyelesaikan persoalan Papua.
Menurutnya, langkah pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Papua selama dua pekan terakhir belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sementara itu, dengan mengumumkan pemindahan ibu kota, perhatian publik menjadi teralihkan.
“Pemindahan ibu kota itu penting, tapi persoalan Papua lebih penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai perhatian kita teralihkan oleh hal-hal yang tidak begitu mendesak,” kata Sukamta di Kompleks Parlemen, Kamis (29/8/2019).
Demo yang berujung bentrok itu menelan korban tewas seorang anggota TNI AD akibat terkena panah, sedangkam dua anggota Polri luka berat.
Menurutnya, pemerintah perlu segera membuat langkah yang lebih substantif, konkret dan cermat untuk menyelesaikan persoalan Papua. Apalagi, ujarnya, dari laporan beberapa riset di Papua, persepsi sebagian besar warga merasa mendapat perlakuan tidak adil dan juga merasa dipinggirkan akibat hadirnya pendatang.
“Padahal Presiden Jokowi sudah 13 kali mengunjungi Papua dan pemerintah mengatakan telah membangun banyak infrastruktur di Papua,” katanya.
Dia menilai ada beberapa indikasi persoalan Papua telah sampai pada level yang sangat serius. Salah satunya adalah berbagai aksi mahasiswa asal Papua di beberapa kota besar. Begitu juga dengan penolakan rombongan Gubernur Papua dan Jawa Timur oleh mahasiswa di Asrama Papua kemarin selain masih dimatikannya jaringan internet di Papua hingga saat ini.
“Pemerintah perlu segera merumuskan agenda jangka pendek untuk mengembalikan suasana yang kondusif dan agenda jangka panjang untuk mengatasi persoalan mendasar yang dirasakan warga Papua,” katanya.
Kantor dan Pusat Perbelanjaan Tutup
Sementara itu, kantor berita Antara melaporkan sejumlah pusat perbelanjaan dan perkantoran yang ada di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, memilih tutup karena demontrasi besar-besaran yang dimulai sejak Kamis pagi.
Pantauan di lapangan, Saga dan Mega Abepura tutup, Kantor Distrik Abepura dan BPS Kota Jayapura serta Kanwil Kantor Pos Maluku dan Papua juga tutup. Begitu juga, sejumlah kafe dan hotel.
Di depan Kantor Samsat Papua nampak sejumlah ban bekas motor atau mobil dibakar oleh sejumlah warga.
Yulika, salah satu pengunjung Grand Abe Hotel mengaku terjebak dan tidak bisa kembali kerumahnya karena demo yang mulai terlihat anarkis.
“Kaca Grand Abe Hotel dilempar massa,” ungkapnya lewat sambungan telepon seluler.
Sementara itu, Hotel Horison Kotaraja yang baru diresmikan pada Juli lalu oleh Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano tidak luput dari lemparan batu massa pendemo yang berjalan kearah pusat Kota Jayapura.
tampak sejumlah pecahan kaca berserakan di lantai satu pintu masuk hotel yang tak jauh dari Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP).
Dari atas hotel, terlihat asap hitam membumbung tinggi diarah kantor MRP. Belum bisa dipastikan apakah yang menimbulkan asap hitam itu berasal dari kantor tersebut.
Selain terlihat asap, Tampak juga massa pendemo yang berjalan bergerombol dan naik kendaraan roda dua bahkan ada yang membawa bendera bintang kejora.
“Semoga situasi ini bisa segera pulih dan aman,” ucap Erna, salah satu warga Kotaraja, berharap.
Kantor MRP Dibakar
Dikabarkan juga Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang berlokasi di Kotaraja, Distrik Abepura, dibakar massa yang sedang melakukan aksi demo.
Sebelumnya, juga ada aksi demo susulan menolak rasisme yang dilaksanakan, di kawasan Expo, Waena, Jayapura. Aksi hari ini sempat anarkis sehingga polisi melempar gas air mata .
Bahkan massa merusak mobil dinas milik Dandim Jayapura. Dandim 1701 Jayapura, Letkol Inf Johanes Parinusa kepada Antara membenarkan kendaraan dinas yang ditumpanginya dirusak massa saat hendak memantau kegiatan para pendemo di kawasan Expo, Waena.
