Bisnis.com, JAKARTA - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023 Antam Novambar mendapat giliran kedua dalam sesi wawancara dan uji publik yang digelar Panitia Seleksi Capim KPK di Setneg, Selasa (27/8/2019).
Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Irjen Antam Novambar menjawab sejumlah pertanyaan termasuk soal koordinasi antarpenegak hukum, hingga kehadiran unsur polisi di KPK yang dinilai memperlemah lembaga antirasuah.
Antam menyatakan koordinasi antarpenegak hukum seperti dengan kejaksaan dan kepolisian harus ditingkatkan. Menurutnya, masih ada ego sektoral di masing-masing aparat penegak hukum tersebut.
Antam mengatakan awal pembentukan KPK sebetulnya adalah sebagai trigger mechanism bagi aparat penegak hukum lain. Hanya, dia menilai hal itu belum berjalan sebagai mestinya.
"Kita saksikan saat ini sudah 17 tahun KPK berdiri tapi tidak pernah menilai Polisi atau Jaksa sudah meningkat atau tidak. Buktinya KPK masih berdiri. Berarti 17 tahun, KPK tidak berhasil," ujar Antam.
Antam mengatakan dengan waktu 17 tahun ini, KPK dinilainya sudah bisa ditinjau sebagai trigger mechanism sehingga kepolisan dan kejaksaan bisa memberantas korupsi. Dia memandang saat ini seolah berjalan sendiri-sendiri.
"Kami ditinggal. Tujuan utama KPK sudah melenceng. Ke depan, saya harap kami rangkul dan bersama-sama berantas korupsi. Tidak bisa sendiri. Seperti sapu lidi, kalau satu, kan, tidak bisa. Kalau banyak bisa," papar Antam.
Antam dengan percaya diri mengatakan bisa memberantas korupsi bersama lembaga lain. Dia mengaku pernah menangani pencurian ayam hingga masalah korupsi terkait dengan jabatannya saat ini.
Disinggung oleh Pansel soal SDM KPK dan Kepolisian yang berbeda termasuk penyidik independen, Antam mengatakan salah satu kuncinya adalah saling koordinasi.
Antam juga mengaku akan menerapkan teknologi e-penyidikan jika terpilih di lembaga itu sehingga dari mulai proses pelaporan hingga P21 sudah terdapat di sistem itu. Pertukaran intelijen di antara KPK dan Kepolisian juga akan dilakukan untuk mengungkap kasus bersama secara bersama-sama.
"Sekarang yang ingin kami lakukan adanya e-penyidikan korupsi yang akan dilaksanakan antara Polri, KPK, Kejaksaan sehingga bisa dikontrol," katanya.
Antam kemudian disodori pertanyaan dari anggota Pansel Hamdi Moeloek tentang upaya pelemahan KPK jika diisi oleh unsur Kepolisian. Antam dengan tegas mengatakan bahwa hal itu adalah opini semata.
Antam berpendapat bahwa KPK saat ini berada di zona nyaman. Antam ingin ada perubahan di tubuh lembaga yang saat ini dipimpin Agus Rahardjo tersebut.
"Mereka takut atau sangsi atau gelisah kalau ada yang lain ingin mengubah. Saya berniat ke sana [KPk] ingin mengubah pada zona nyaman ini, kalau saya di sana ada perubahan," kata Antam.
Antam mempertegas bahwa tidak ada upaya memperlemah KPK dengan diisi unsur Kepolisian, bahkan pihaknya mengirimkan Bantuan Kendali Operasi (BKO) yang terbaik di institusinya.
"Sudah kami kasih yang terbaik lalu diseleksi lagi oleh KPK. Kalau ingin memperlemah, ngapain kasih yang terbaik?" ujarnya.
