Jokowi Umumkan Ibu Kota Baru di Kaltim, Ini Komentar dan Respon Ahok

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) angkat bicara terkait rencana pemindahana ibu kota dari provinsi DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 26 Agustus 2019  |  15:59 WIB
Jokowi Umumkan Ibu Kota Baru di Kaltim, Ini Komentar dan Respon Ahok
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. - Instagram @basukibtp

Bisnis.com, JAKARTA--Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) angkat bicara terkait rencana pemindahana ibu kota dari provinsi DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Hal tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat. Presiden Jokowi menguraikan setidaknya lima alasan pemilihan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara.

"Enggak tahu. Itu wilayah [pemerintah pusat], ya," ujar AAhok usai menghadiri pelantikan anggota DPRD DKI di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).

Pria yang kini disapa BTP tersebut seperti enggan berkomentar lebih lanjut terkait rencana yang akan dilaksanakan oleh Presiden Jokowi tersebut. Pasalnya, dia sudah tak memiliki kepentingan setelah menyelesaikan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta dua tahun silam.

Ahok menilai pengumuman pemindahan ibu kota bukan hal baru atau sudah pernah dibahas sejak dulu.

"Saya kira itu keputusan lama sebetulnya," imbuhnya.

Seperti diketahui, Jokowi dan Ahok pernah berduet memimpin ibu kota setelah terpilih sebagai pemenang Pilkada DKI 2012. Keduanya bekerja sama di Balai Kota DKI hingga 2014. Setelah itu, Jokowi meninggalkan ibu kota dan menjadi Presiden RI 2014 hingga saat ini.

Presiden Jokowi memutuskan lokasi calon ibu kota baru adalah di Kalimantan Timur dan berada di dua wilayah, yaitu Kabupaten  Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara.

Pemerintah menganggarkan dana Rp466 Triliun untuk proyek pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara.  Sekitar 19% dari anggaran tersebut berasal daria anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dengan skema kerja sama pengelolaan aset. 

Adapun sisanya , sisanya 81% dalam bentuk KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan investasi langsung baik oleh BUMN maupun swasta.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
ahok, Ibu Kota Dipindah

Editor : Andhika Anggoro Wening

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top