Bisnis.com, JAKARTA--Indonesia Police Watch (IPW) menyebut internal KPK tidak perlu sibuk mengurusi anggota Polri yang lolos sebagai calon pimpinan KPK, tapi seharusnya fokus mengapa KPK bisa mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane memprediksi alasan KPK mendapatkan WDP dari BPK karena lembaga antirasuah itu tidak transparan memberi data.
Data-data mengenai barang sitaan yang sudah dilelang dan belum dilelang dan dokumen lain kepada BPK.
Padahal, menurutnya, instansi penegak hukum lain seperti Polri dan Kejaksaan Agung mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sementara KPK hanya mendapatkan WDP.
"Seharusnya pihak internal KPK yang saat ini telah mempermasalahkan kehadiran Polri untuk menjadi Pimpinan KPK itu, mengkoreksi diri kenapa KPK hanya mendapatkan predikat WDP bukan WTP dari BPK seperti Kejagung dan Polri," tuturnya, Jumat (23/8).
Dia menyarankan agar seluruh internal KPK bekerja dengan baik, tanpa harus mengurusi siapa yang akan menjadi pimpinannya nanti.
Neta menilai kehadiran anggota Polri untuk menjadi pimpinan KPK, dapat mempererat kembali hubungan KPK dan Polri.
"Lalu kenapa ada internal KPK yang alergi dengan masuknya dua Jenderal Polisi menjadi pimpinan KPK. Apakah mereka khawatir akan terbongkar borok KPK," katanya.
