Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Twitter dan Facebook untuk menutup akun-akun yang dinilai berupaya memanipulasi berita tentang protes di Hong Kong menarik respons keras dari media pemerintah dan warganet China.
Dalam editorial yang diterbitkan Selasa (20/8/2019) malam, surat kabar Global Times dan People's Daily milik Partai Komunis China serta harian China Daily yang dikelola pemerintah menyebut tindakan itu sebagai "standar ganda".
“Tindakan itu merupakan tampilan lengkap standar ganda dengan mengatakan satu hal sambil melakukan hal lain. Mereka menekan suara netizen China, tetapi tidak bisa menekan motivasi siapapun untuk mengungkapkan kebenaran,” tulis People's Daily, seperti dilansir dari Bloomberg.
Sementara itu, Global Times menuliskan bahwa Twitter dan Facebook telah mengklaim akun-akun yang dimaksud tersebut dioperasikan oleh pemerintah China, tetapi tidak memberikan "bukti kredibel" atas klaim mereka.
“Selain itu, karena pemerintah China sangat besar, ada banyak kaitan antara lembaga-lembaga opini publik dan pemerintah, tetapi sejumlah besar media juga memiliki orientasi pasar yang kuat,” sambung Global Times.
Tidak ada komentar di media China yang mengakui bahwa Twitter dan Facebook sudah disensor di negeri itu. Pengguna internet dapat mengakses situs web jejaring sosial ini menggunakan perangkat lunak khusus, meskipun dapat juga menghadapi pembatasan pemerintah.
Terlepas dari larangan di dalam negeri, banyak perusahaan media pemerintah China menggunakan Twitter dan Facebook untuk mengiklankan dan menyebarkan berita dalam bahasa Inggris dan Mandarin.
Seperti diberitakan, pada Senin (19/8/2019), Twitter mengatakan telah menemukan dan menghapus ratusan akun yang disebut digunakan oleh China untuk melemahkan aksi unjuk rasa di Hong Kong.
Perusahaan media sosial itu mengatakan telah menurunkan 936 akun yang berasal dari China dan berusaha memanipulasi perspektif tentang gerakan pro-demokrasi di Hong Kong.
Tak hanya Twitter, Facebook menemukan operasi serupa yang didukung pemerintah China di jejaring sosialnya. Ini menjadi langkah signifikan pertama melawan disinformasi terkoordinasi dari China oleh Twitter dan Facebook.
Penghapusan akun oleh keduanya juga menarik kemarahan pengguna media sosial China. Unggahan yang mempertanyakan motif Facebook dan Twitter oleh seorang blogger dilihat lebih dari 95.000 kali di Wechat, platform perpesanan paling populer di negara ini.
“Bagaimana mereka mengkonfirmasi latar belakang akun-akun yang terkait dengan pemerintah ini, apakah dengan menebak? Bahkan jika mereka terkait, apakah mereka tidak punya hak untuk berbicara?” tanyanya.
“Kebebasan berbicara harus berarti bahwa selama Anda tidak melanggar hukum, siapapun memiliki hak untuk mengatakan apapun, termasuk pemerintah itu sendiri.”
Seorang pengguna Weibo bernama SpaceMusic mengatakan akun Facebooknya telah ditutup.
“Ketika kami tidak memakainya, mereka mengejek kami karena tidak memiliki kebebasan. [Tapi] ketika kami menggunakannya dan menyatakan sikap, mereka menuduh kami dihasut oleh pemerintah dan menutupnya. Apakah ini kebebasan berbicara yang mereka banggakan?” sindir pengguna itu.
Dalam sebuah kolom komentar, surat kabar berbahasa Inggris China Daily mengatakan Twitter dan Facebook membuat klaim “menggelikan dan tidak bertanggung jawab" bahwa pemerintah China berada di balik "akun-akun palsu" tetapi gagal memberikan bukti.
“Langkah ini merupakan upaya mengklaim landasan moral yang tinggi serta menyalahgunakan monopoli mereka untuk mengendalikan informasi dan menghambat kebebasan berbicara,” tulis China Daily.
Artikel China Daily berujung dengan saran agar kedua perusahaan tersebut berkaca pada "catatan mereka yang memalukan sebagai kaki tangan pemerintah AS dalam menghasut revolusi” di seluruh dunia.
