Kabar24.com, JAKARTA — Pemerintah menyebutkan konsep dialog Jakarta-Papua telah lama dilakukan dan telah menghasilkan berbagai kebijakan penting untuk memajukan provinsi paling timur di Indonesia itu.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan bahwa beragam dialog telah berlangsung bertahun-tahun lalu semenjak era Presiden Soeharto.
Melalui diskusi menyeluruh itu juga telah menghasilkan kebijakan otonomi khusus bagi Papua.
"Papua itu luar biasa otonominya. Di Amerika Serikat, warga California bisa menjadi gubernur di New York. Secara hukum, teman-teman di Papua bisa menjadi gubernur di Jakarta, di Jawa Barat atau provinsi lainnya. Tapi orang Jakarta, Jabar dan lainnya tidak bisa jadi gubernur di Papua," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Selasa (20/8/2019).
Demikian juga keberpihakan pembangunan. Jusuf Kalla menyebutkan dalam pemerintahan dirinya bersama Presiden Joko Widodo, pemerintah mengucurkan anggaran pembangunan hingga Rp100 triliun lebih untuk Papua.
Sementara itu, pendapatan pajak dan royalti yang ditarik dari aktivitas penambangan di wilayah itu hanya Rp20 triliun.
"Banyak yang mengira kita ini banyak mengambil dari Papua [secara ekonomi]. Tapi untuk diketahui, semua penghasilan besar itu, Freeport dan gas itu kurang lebih Rp20 triliun pajak royaltinya. Tapi negara, pemerintah memberikan anggaran, pembangunan hampir Rp100 triliun. Jadi [sekarang] Papua itu disubsidi besar-besaran dibanding apa yang diperoleh [pemerintah melalui] pajak," katanya.
Lebih lanjut Jusuf Kalla mengharapkan kerusuhan yang terjadi di Papua dan beberapa kota lainnya dapat segera berakhir.
Semua pihak diharapkan mengambil sikap untuk menjaga ketenangan.
"Kita harap ini akan cooling down. Karena apa yang diharapkan oleh masyarakat Papua di Papua dan Papua Barat agar peristiwa di Surabaya diselesaikan, dan Anda sudah mendengar, Gubernur Jawa Timur sudah meminta maaf akan kejadian yang dibuat oleh aparat di bawah, dan juga di Malang Wali Kotanya sudah meminta maaf. Jadi apa yang diharapkan sudah selesai," katanya.
