Bisnis.com, JAKARTA — Partai Gerindra tidak mempermasalahkan apabila ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan menghidupkan lagi garis besar haluan negara. Akan tetapi harus ada kesepakatan apa saja yang mau diubah.
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan bahwa tidak perlu alergi dengan perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) karena terbukti sudah dilakukan empat kali. Jika mau ada amandemen, menurutnya, perlu ada kajian mendalam.
“Karena beberapa hal memang harus diubah. Kami termasuk yang berkepentingan naskah historis dikembalikan dulu ke aslinya. Lalu ada andendum-adendum itu disertakan di dalam proses amandemen itu. Penjelasan UUD kan dulu dibuang dulu, padahal penjelasannya sangat penting,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/8/2019).
Indonesia sudah 4 kali melakukan amandemen, yaitu Oktober 1999, Agustus 2000, November 2001, dan Agustus 2002. Salah satu yang diputuskan adalah menghapus garis besar haluan negara (GBHN) yang intinya presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Terkait presiden yang dipilih bukan oleh rakyat, Fadli meyakini hal itu tidak akan terjadi karena sudah menjadi kesepakatan bersama.
“Kita harus ada kontemplasi supaya jangan hanya mengubah untuk kepentingan sesaat jangka pendek untuk kepentingan kelompok saja. Jadi harus dibuka opsi lebih besar jangan hanya satu dua pasal, termasuk yang lain-lain,” jelasnya.
Baca Juga
Usulan amandemen UUD dan penghidupan GBHN sudah ada sejak 2010. Hingga sekarang konsep tersebut masih belum rampung dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ingin jadi fokus pembahasan legislatif periode 2019—2024.
