Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto diminta bisa menjelaskan maksud pembuatan Majelis Etik Golkar yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan internal partai beringin.
Menurut pengamat politik Silvanus Alvin wajar jika akhirnya para kader Golkar banyak yang mempersoalkan pembentukan Majelis Etik, karena pembentukannya bernuansa politis.
"Karena memang dibentuk jelang pemilihan Ketua Umum Golkar periode mendatang. Majelis Etik memang dibentuk Mei 2019, tapi saat itu tidak ada gejolak politik apa-apa. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, kenapa kegaduhan baru terjadi saat ini," kata Alvin saat dihubungi, Senin (13/8/2019) malam.
Airlangga awalnya membentuk Majelis Etik untuk menindak kader-kader Golkar yang melakukan pelanggaran hukum seperti korupsi. Pembentukan Majelis Etik oleh Airlangga dianggap sesuai AD/ART Golkar.
Alvin menganggap niat Airlangga membentuk Majelis Etik untuk menindak kader-kader Golkar yang melanggar hukum patut diapresiasi. Namun, dia merasa ada agenda lain di balik pembentukan Majelis Etik.
"Seperti menghalangi keikutsertaan kandidat tertentu untuk masuk dalam bursa caketum Golkar," katanya.
Dia lantas menyarankan Airlangga dan internal Golkar duduk bersama membahas keberadaan Majelis Etik. Pengkajian ulang keberadaan Majelis Etik perlu dilakukan dan mengacu pada AD/ART.
"Bila sudah sejalan dengan AD/ART, maka kegaduhan tidak terjadi. Kegaduhan muncul karena ada sebuah proses yang tidak sejalan dengan aturan partai," tuturnya.
Terakhir, Airlangga juga diminta menghentikan kegaduhan di internal Golkar.
"Airlangga harus turun tangan mengatasi ini. Dia harus memberi jaminan bahwa Majelis Etik bukan kaki tangannya dalam melanggengkan kekuasaan di Golkar. Saya rasa ini perlu dilakukan dalam waktu dekat supaya tidak ada kesan bahwa Airlangga ini memonopoli bursa ketum golkar di munas mendatang," katanya.
