Bisnis.com, DENPASAR - PDI Perjuangan diklaim tak akan membahas pembagian kursi untuk kabinet baru di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Kongres Nasional V PDIP.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya hanya akan membicarakan soal desain kabinet alih-alih membahas nama calon menteri dari PDIP.
Desain kabinet yang akan dibahas, misalnya, mengenai prioritas apa yang harus dilakukan berbagai kementerian dan lembaga untuk mewujudkan pemerintah yang baik.
"Untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik misalnya, maka peran Kementerian Luar Negeri dengan agenda strategis membangun perdamaian dunia. Skala prioritas apa untuk Kemenlu? nanti akan dibahas di situ," kata Hasto di lokasi Kongres V, Bali, Kamis (8/8/2019).
Pembahasan desain kabinet kemungkinan dilakukan saat rapat-rapat komisi berlangsung. Agenda rapat komisi akan dimulai Jumat (9/8/2019) hingga Sabtu (10/8/2019) pagi.
Hasto juga menyinggung kemungkinan adanya usulan dari PDIP agar tak ada pembentukan superholding BUMN di masa mendatang.
"Untuk mendorong Indonesia yang berdikari di bidang ekonomi kami beri perhatian para menteri-menteri di perekonomian negara, termasuk BUMN, agar untuk menjalankan politik ekonomi negara sehingga tidak dibentuk superholding," ujarnya.
Wacana pembentukan superholding BUMN sempat dilontarkan Jokowi dalam debat capres Pemilu 2019, 13 April lalu.
Jika wacana itu terealisasi maka peran Kementerian BUMN akan hilang. Perseroan pelat merah juga akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden tanpa melalui lembaga negara.
"Berkaitan dengan posisi strategis di dalam kabinet, partai punya kepentingan strategis untuk menempatkan kader-kadernya. Tetapi kami bicara menteri melalui pembahasan mendalam. Berbicara desain, kriteria dan agenda strategis, baru orang," kata Hasto.
