Bisnis.com, JAKARTA – Pertemuan antara presiden terpilih Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianggap sarat dengan bagi-bagi kekuasaan. Gerindra menegaskan bahwa hal itu tidak benar.
Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Andre Rosiade mengatakan bahwa rekonsiliasi memang harus terjadi setelah pada pemilihan presiden rakyat terbelah. Hal ini ditempuh untuk memastikan tidak ada pertarungan lagi.
Saat pertemuan tersebut Jokowi meminta masukan Prabowo apa yang dibutuhkan Indonesia ke depan, mengingat Prabowo juga memiliki visi misi yang bagus saat bertarung dalam Pilpres 2019.
Menurut Andre, dalam obrolan itu Gerindra tidak meminta kekuasaan apalagi kursi menteri kepada Jokowi namun mengedepankan rekonsiliasi dan bersedia menjalin kerja sama.
“Prabowo ingin kerja sama dengan Jokowi. Kerja sama itu bisa di dalam atau di luar pemerintah. Kita ingin oposisi tapi dengan santun dan tidak marah-marah,” jelasnya.
Meski tidak meminta apapun sebagai syarat rekonsiliasi, Andre tidak ingin munafik bahwa partai menginginkan kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Partai dengan perolehan suara kedua terbanyak Pemilu 2019 dirasa layak Gerindra menjabat kursi tersebut.
“Ini tentu butuh komunikasi panjang karena sistem pemilihan ketua MPR dengan paket. Siapa tahu kami dapat berkontrobusi di pimpinan MPR. Tapi kami tidak pernah wajibkan,” ucapnya.
