Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Perpanjangan Izin FPI, Wapres JK : Harus Penuhi 10 Persyaratan Utama

Indonesia sebagai negara demokrasi tidak akan melarang oraganisasi masyarakat apapun asalkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com 30 Juli 2019  |  13:12 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) bersama tokoh Ormas Islam memberikan keterangan, usai menggelar pertemuan untuk menjalin silaturahmi dan membahas isu kebangsaan, di Rumah Dinas Wapres, di Jakarta, Senin (22/4/2019). - ANTARA/Reno Esnir
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) bersama tokoh Ormas Islam memberikan keterangan, usai menggelar pertemuan untuk menjalin silaturahmi dan membahas isu kebangsaan, di Rumah Dinas Wapres, di Jakarta, Senin (22/4/2019). - ANTARA/Reno Esnir

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia sebagai negara demokrasi tidak akan melarang oraganisasi masyarakat apapun asalkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan Front Pembela Islam (FPI) ataupun organisasi masyarakat (Ormas) apapun yang ingin didirikan di negeri ini diperbolehkan selama memenuhi persyaratan. Saat ini dalam perundang-undangan terdapat 10 aturan yang harus dipenuhi sebagai syarat pendirian.

“Kita tak bisa diskriminasi. Kalau FPI memenuhi 10 syarat [Ormas] ya boleh. Tidak memenuhi ya tidak boleh. Kembali kepada aturannya,” kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Selasa (30/7/2019).

Jusuf Kalla menyebutkan pemerintah tidak akan berandai-andai memberi izin atau tidak memberi izin. Pokok yang diminta adalah apakah Ormas dakwah seperti FPI memenuhi aturan yang berlaku.

“Selama dia secara formal mengatakan taat kepada Pancasila, organisasi dakwah, itu silakan, tapi kalau menolak Pancasila pasti tidak bisa. itu contohnya,” katanya.

Pekan lalu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan perpanjangan izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) sedang dilakukan tahapan evaluasi.

"Organisasi ini sebenarnya izinnya sudah habis tanggal 20 Juni yang lalu, tapi sementara ini belum diputuskan, izin itu dilanjutkan atau tidak," katanya.

Wiranto menjelaskan alasan belum memberikan perpanjangan izin, karena pihaknya masih mendalami, terkait evaluasi aktivitas organisasi selama ini.

"Rekam jejaknya sedang disusun terkait organisasi ini layak diberikan izin lagi atau tidak," ujar Wiranto.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

front pembela islam fpi
Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top