Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan, masyarakat akan menerima pembelajaran politik yang buruk jika rencana pertemuan Prabowo dengan Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi dan Megawati Soekarnoputri hanya bertujuan membahas tukar tambah jabatan.
"Hati pendukung Prabowo sudah final, oke silakan kalau mau begitu (rekonsiliasi), namun mereka juga tetap dalam posisi hati nurani punya poin bahwa itu (rekonsiliasi tukar tambah jabatan) buruk untuk pelajaran politik," kata Rocky Gerung di Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Rekonsiliasi dengan bagi-bagi jabatan, kata dia, juga akan berdampak lebih dalam lagi kepada demokrasi karena menghasilkan oposisi yang tidak sehat.
"Ya memang tidak sehat oposisi, karena tidak ada yang oposisi kan," kata Rocky.
Sebelumnya, pengamat politik sekaligus CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali menyebut, sebaiknya Prabowo Subianto denngan partai politik pengusungnya pada Pemilu Presiden 2019 tetap menjadi oposisi bagi pemerintahan presiden terpilih.
Hasanuddin mengatakan, kalau semua partai politik masuk ke dalam pemerintahan maka demokrasi malah menjadi tidak sehat.
"Akhirnya cek dan balance tidak terjadi dan semuanya akan setuju dengan apapun yang dilakukan pak Jokowi," katanya.
Walaupun terjadi rekonsiliasi, Hasanuddin berharap modelnya bukan dalam bentuk bagi-bagi kekuasaan, dan melupakan betapa pentingnya oposisi.
"Saya lebih sependapat kalau rekonsiliasi itu tidak mengubah postur soal oposisi dan partai pendukung," ujarnya.
