Terlibat Pembunuhan Muslim Rohingya, AS Jatuhkan Sanksi pada Panglima Militer Myanmar

Amerika Serikat (AS) kemarin mengumumkan sanksi terhadap Panglima Militer Myanmar, Min Aung Hlaing dan para pemimpin militer lainnya atas pembunuhan terhadap kelompok muslim Rohingya.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 17 Juli 2019  |  06:21 WIB
Terlibat Pembunuhan Muslim Rohingya, AS Jatuhkan Sanksi pada Panglima Militer Myanmar
Mike Pompeo - reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) kemarin  mengumumkan sanksi terhadap Panglima Militer Myanmar, Min Aung Hlaing dan para pemimpin militer lainnya atas pembunuhan terhadap kelompok muslim Rohingya.

Sanksi yang melarang mereka masuk ke Amerika Serikat tersebut juga melibatkan wakil Min Aung Hlaing, Soe Win, dan dua komandan senior lainnya serta keluarga mereka.

Sanksi itu dinilai merupakan yang paling keras diambil Amerika Serikat dalam menanggapi pembantaian minoritas Rohingya di Myanmar atau yang dikenal sebagai Burma.

"Kami tetap khawatir bahwa pemerintah Burma tidak meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan ada laporan bahwa militer Burma terus melakukan pelanggaran di seluruh negeri," kata Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo dalam sebuah keterangan seperti dikutip Reuters, Rabu (17/7/2019).

Pompeo mengatakan ada bukti bahwa Min Aung Hlaing memerintahkan pembebasan tentara yang dihukum karena terlibat pembunuhan di Desa Inn Din selama pembersihan etnis Rohingya pada tahun 2017.

Kejadian itu adalah salah satu contoh mengerikan dari berlanjutnya dan sangat kurangnya akuntabilitas militer.

"Panglima Tertinggi membebaskan para penjahat ini setelah berbulan-bulan di penjara, sementara para jurnalis yang memberi tahu dunia tentang pembunuhan di Inn Din dipenjara selama lebih dari 500 hari," kata Pompeo.

Pembantaian Inn Din diungkap oleh dua wartawan Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo. Keduanya dipenjara lebih dari 16 bulan di balik jeruji besi dengan tuduhan membeberkan rahasia negara. Keduanya dibebaskan setelah mendapat amnesti pada 6 Mei lalu.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
amerika serikat, myanmar, rohingya

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top