Munas Golkar 2019: Lebih Cepat, Lebih Baik

Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar sebelum pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih diyakini akan mempermudah koordinasi pemerintah baru dengan partai-partai politik.
Lalu Rahadian
Lalu Rahadian - Bisnis.com 12 Juli 2019  |  09:27 WIB
Munas Golkar 2019: Lebih Cepat, Lebih Baik
Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto (tengah) bersama pengurus partai Golkar membuka Rakornis Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar 2018 di Jakarta, Sabtu (20/10/2018). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar sebelum pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih diyakini akan mempermudah koordinasi pemerintah baru dengan partai-partai politik.

Pendapat itu dikemukakan pengamat dari UIN Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago.

Dia memprediksi koordinasi bisa dilakukan lebih baik karena pemerintah sudah mengetahui siapa pemimpin Partai Golkar hasil munas sebelum dilantik.

"Lebih cepat tentu lebih baik. Kalau lambat, koordinasinya tentu akan susah juga ke depan. Ketua Umum bisa ganti lagi. Tapi, kalau sebelum pelantikan pemerintah, terpilih ketum baru, tentu akan lebih jelas apa yang akan diperjuangkan, bagaimana role model koalisinya, kue-kue kekuasaannya, akan lebih enak membaginya," kata Pangi, Kamis (11/7/2019) malam.

Hingga kini sudah ada sejumlah parpol yang memastikan penyelenggaraan forum tertinggi di Golkar sebelum Oktober 2019. Partai-partai itu di antaranya PDI Perjuangan, PKB dan Nasdem.

Langkah ketiga partai itu dianggap bagus. Alasannya, mereka jadi bisa merekomendasikan nama-nama calon menteri ke Jokowi-Ma'ruf serta fokus menyiapkan sosok untuk menduduki jabatan pimpinan di parlemen.

"Tidak akan ada lagi tarik menarik kepentingan, tapi kalau munas setelah pelantikan, ganti Ketum, tidak ada kepastian [bagi pemerintah]," ujar Pangi.

Golkar dianggap harus memberi kepastian kepada Jokowi-Ma'ruf, karena posisi Ketum menentukan langkah partai ke depan. Dalam munas nanti, salah satu agenda yang akan dilakukan adalah pemilihan ketua umum.

Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga sempat mengatakan ada isyarat yang menyebut Jokowi ingin perhelatan munas di partai koalisi dilakukan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, 20 Oktober 2019.

"Yang saya dengar begitu [partai koalisi menyelesaikan suksesi kepemimpinan] sebelum pelantikan, namun itu bukan langsung dari Pak Jokowi yang mengatakan," kata Andi di Jakarta, Senin (8/7/2019).

Andi mengakui sejauh ini Golkar memang belum menjadwalkan waktu munas, karena dinamika yang terjadi dalam internal.

Menurut dia, sebagian ada yang menginginkan Munas Golkar digelar September, lainnya menginginkan Desember 2019.

"Rapat pleno akan digelar pada pertengahan Juli ini untuk menentukan waktu pelaksanaan Munas Golkar, Kita tunggu saja," katanya.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
partai golkar, Jokowi, munas golkar

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup