Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sengketa Pileg 2019: Buka Sidang Pendahuluan, Ketua MK Ingatkan Dasar Putusan

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengingatkan sedari awal bahwa putusan sengketa hasil Pileg 2019 kelak murni diambil berdasarkan fakta persidangan.
Samdysara Saragih
Samdysara Saragih - Bisnis.com 09 Juli 2019  |  09:23 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membacakan putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). - ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membacakan putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). - ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)  Anwar Usman mengingatkan sedari awal bahwa putusan sengketa hasil Pileg 2019 kelak murni diambil berdasarkan fakta persidangan.

"Apa yang disampaikan para pihak, pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu, itulah yang menjadi dasar putusan kami. Tentu saja tak ada hal-hal lain dari pada itu," kata dia saat membuka sidang pemeriksaan pendahuluan di Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Hari ini, sebanyak 64 perkara akan diperiksa oleh tiga panel hakim. Sidang akan berlangsung dalam dua sampai tiga sesi.

Anwar memimpin panel pertama yang beranggotakan Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih. Pada sidang sesi pertama pukul 08.29 WIB, panel hakim tersebut memeriksa perdana 11 perkara dari Provinsi Jawa Timur.

Pemohon perkara-perkara itu adalah Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Berkarya, Partai Persatuan Indonesia, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Sementara itu, susunan panel hakim kedua adalah Aswanto, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra. Adapun, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo membentuk panel hakim ketiga.

MK telah meregistrasi 260 perkara sengketa hasil Pileg 2019. Rinciannya, 250 perkara berasal dari partai politik peserta pemilihan anggota DPR dan DPRD, serta 10 perkara dimohonkan oleh calon anggota DPD.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mahkamah konstitusi partai golkar pileg 2019
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top