Menilik Kemungkinan PAN, PKS, Demokrat Merapat Koalisi Pemerintah

Pasca-pembubaran koalisi Adil Makmur bentukan partai pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, sejumlah spekulasi pergerakan masing-masing partai mulai bergulir.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 30 Juni 2019  |  03:05 WIB
Menilik Kemungkinan PAN, PKS, Demokrat Merapat Koalisi Pemerintah
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno menyapa wartawan usai memberikan keterangan pers terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019). - Antara/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA - Pasca-pembubaran koalisi Adil Makmur bentukan partai pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, sejumlah spekulasi pergerakan masing-masing partai mulai bergulir.

Pembubaran koalisi tersebut dinilai memberi ruang bagi sejumlah partai untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyampaikan analisa terkait masa depan sejumlah partai tersebut.

Koalisi Adil Makmur dibentuk oleh sejumlah partai yaitu Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat, Partai Idaman, dan Partai Berkarya. Dua partai terakhir merupakan pendukung, sedangkan sisanya menjadi pengusung dengan telah memiliki kursi di DPR RI.

Menurutnya, pasca reformasi hanya dua partai yang tidak perlu memperebutkan kursi menteri yaitu PKB dan PAN. Pasalnya kedua partai tersebut identik dengan dua organisasi terbesar Islam di Indonesia. PAN diidentikkan dengan Muhammadyah dan PKB dianggap partai Nahdlatul Ulama (NU).

"Nah kalau ditanya apakah PKB dan PAN akan ditarik menjadi [mendapatkan kursi] menteri? Hampir pasti menurut saya," katanya di Jakarta, Sabtu (29/6/2019).

Sementara itu, berbeda dengan Partai Demokrat. Selama berada di luar pemerintahan, partai bintang mercy ini terus mengalami penurunan elektabilitas. Alhasil, partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono itu dinilai harus masuk ke barisan pemerintah untuk menaikan elektabilitasnya.

Kondisi Demokrat berbanding terbalik dengan PKS. Sejarahnya, partai tersebut malah terus mengalami kenaikan elektabilitas selama berada di luar koalisi pemerintahan. Hendri menyebut dari catatan itu kecil kemungkinan PKS akan berharap masuk ke barisan Jokowi.

"Filling politik saya, yang tidak akan masuk ke pemerintahan adalah PKS. Gerindra apa mungkin? Ya mungin saya menurut saya," tuturnya.

Keputusan Gerindra akan masuk ke barisan pemerintahan sebutnya akan ditentukan oleh sikap Prabowo. Setelah belasan tahun sejak dibentuk terus menjadi oposisi pemerintah, Hendri menyebut akan muncul pihak-pihak dalam Gerindra yang mulai dahaga akan posisi di pemerintahan.

Pun demikian, sejak pembubaran koalisi Adil Makmur, PKS menyampaikan komitmennya akan tetap mengikuti Gerindra. Adapun Demokrat memilih mengkaji berbagai aspek terlebih dulu sebelum menentukan masa depannya. Hal serupa juga dialami oleh PAN.

Di sisi lain, kendati dalam sistem pemerintahan Indonesia tidak mengenal istilah oposisi, Hendri menilai partai di luar pemerintah tetap diperlukan untuk penyampai posisi kritis di parlemen. Hal ini lebih baik dibandingkan dengan seluruh partai berada di jajaran pemerintahan seperti era Orde Baru.

"Harusnya memang dibiarkan saja ada oposisi, meski tidak ada oposisi dalam sistem pemerintahan. Namun harus ada kritikan-kritikan yang membangun dari oposisi," terangnya.

Meski begitu belum ada yang dapat memastikan siapa saja yang akan menduduki kursi menteri di pemerintahan jilid II Jokowi. Bahkan partai di koalisi Jokowi - Ma'ruf sendiri belum dapat dijamin akan mendapat jatah kursi menteri, kecuali PDIP.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
koalisi partai, Pilpres 2019

Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top