Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu memprediksi bahwa tak akan ada aksi kericuhan lagi selepas putusan sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya rasa dari kita lihat situasi itu saya lihat jauh lebih aman. Ini [Presidium] 212 bersama-sama berdoa supaya bersatu. Apalagi, semua berdoa agar tidak terjadi. Doa 60 orang saja sudah didengar Tuhan, apalagi rame-rame," ujarnya selepas menghadiri acara di bilangan Tanahabang, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).
Oleh sebab itu, Ryamizard memandang enteng terkait adanya isu teroris yang memanfaatkan aksi di sekitar MK tersebut, sebab apabila benar ada teroris berafiliasi dengan jaringan utama seperti ISIS, pasti sudah terendus.
"Kalo itu [potensi disusupi terorisme] saya belum tahu. Tapi kalau teroris di sana sudah dihancurkan di Timur Tengah, ya. Sudah kembali ke tempat masing-masing pejuang itu, namanya generasi ke-3," ungkapnya.
"Kalau saya, kalau ada terorisnya, ya selesaikan saja gitu. Kenapa? Sudah tahu ada teroris, tukang bunuh orang tidak bersalah. Selesaikan saja," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Presidium Alumni 212 Aminuddin menjelaskan bahwa aksi massa dari pihak 212 yang lain, memang tidak bisa dicegah. Terpenting, bagaimana menjaga agar situasi di tengah masyarakat berjalan kondusif.
"Saya kira, kita akan menghimbau ya kedua pihak menyejukkan para pengikutnya. Saya kira kemarin pak Prabowo mengatakan kan ada itu jangan ke MK. Tapi orang-orang itu pendukung militan itu selalu bilang, kami yang menang kok," ujar Aminuddin.
"Tugas kita bersama untuk mencegah kerusuhan seperti yang terjadi 21-22 Mei. Tapi bukan hanya tugas 212, tapi juga wartawan, masyarakat, pihak kepolisian. Karena mereka bagian dari sistem bernegara kita. Saya kira aparat juga harus memberikan sikap netralitas," jelasnya.
Menhan & Presidium Alumni 212 Prediksi Tak Ada Aksi Rusuh di MK
Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu memprediksi bahwa tak akan ada aksi kericuhan lagi selepas putusan sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Aziz Rahardyan
Editor : Rustam Agus
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
27 menit yang lalu
Usai Kabar Hasto jadi Tersangka KPK, PDIP: Politisasi Hukum Makin Kuat!
44 menit yang lalu
Hasto Dikabarkan jadi Tersangka KPK, PDIP Buka Suara
58 menit yang lalu