Sidang Sengketa Pilpres 2019: Bambang Widjojanto Sindir Mahfud MD

Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, menyindir mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.
JIBI
JIBI - Bisnis.com 25 Juni 2019  |  07:54 WIB
Sidang Sengketa Pilpres 2019: Bambang Widjojanto Sindir Mahfud MD
Ketua Tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto selaku pemohon mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). - ANTARA/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, menyindir mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.

Bambang menyebut Mahfud tak memberikan solusi atas persoalan pemilu, dan cenderung menormalisasi persoalan daftar pemilih tetap (DPT).

 “Terus ada seorang ahli, mantan pimpinan MK, mengatakan oh kalau ini masalah DPT ini terjadi tiap tahun. Ini enggak pantas dikutip. Harusnya kasih solusi,” ujar Bambang di Media Center Prabowo - Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Sebelumnya, Mahfud mempersoalkan kesaksian dari Tim Hukum Prabowo tentang adanya KTP palsu maupun KTP ganda sudah banyak bermunculan di setiap sidang sengketa hasil pemilu.

Mahfud mengatakan bahwa contoh kasus tersebut bukan rekayasa untuk pemalsuan identitas.

Ketika masih menjabat sebagai hakim MK dan mengadili sengketa Pilkada dan Pileg, ada banyak orang yang memiliki tanggal lahir yang sama.

Menurut Mahfud, hal itu terjadi karena kesalahan sistem dalam menginput data pendaftar KTP. Pasalnya, orang yang memiliki tanggal lahir yang sama itu memang benar ada saat dicek langsung di lapangan.

"Kami panggil IT-nya, programernya ditanya kenapa bisa begitu, ternyata salah di dalam program, setiap orang yang mendaftar pada hari yang sama itu tanggal kelahirannya itu ikut yang di atas semua, secara otomatis, sehingga banyak (tanggal lahirnya sama)," katanya.

Menurut Bambang, hal tersebut berarti kebodohan yang berulang. Karena hal tersebut mendorong adanya DPT yang bermasalah dan menggelembung. Padahal kata dia, seharusnya urusan DPT harus sudah diselesaikan, karena bukan hanya persoalan pemilu, tetapi dapat merembet ke hal lain.

“Ternyata dari DPT ini sumber kecurangan pemilu. Urusannya bukan suara aja. Korupsi bisa terjadi di raskin, dan dana bantuan langsung,” kata dia.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
mahfud md, mahkamah konstitusi, bambang widjojanto

Sumber : Tempo

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup