Di Kementerian & BUMN Ini Pengangkatan Pejabat Islam Garis Keras Diperketat

Pemerintah akan mengambil sikap tegas dengan menyeleksi pejabat di sejumlah kementerian dan BUMN pada masa mendatang jangan sampai diisi Islam garis keras.
M. Syahran W. Lubis
M. Syahran W. Lubis - Bisnis.com 23 Juni 2019  |  18:38 WIB
Di Kementerian & BUMN Ini Pengangkatan Pejabat Islam Garis Keras Diperketat
Presiden Joko Widodo - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan mengambil sikap tegas dengan menyeleksi pejabat di sejumlah kementerian dan BUMN pada masa mendatang jangan sampai diisi Islam garis keras, demikian laporan eksklusif Reuters.

Menurut kantor berita yang bermarkas di London, Inggris, itu, beberapa kementerian yang akan menerapkan proses penyaringan ketat agar para pejabatnya tidak diisi muslim garis keras adalah Kementerian Keuangan, Pertahanan, Kesehatan, Pendidikan, Agama, dan Pekerjaan Umum.

Sementara, beberapa BUMN yang disebut-sebut kantor berita itu bakal menerapkan seleksi ketat untuk menghindari muslim garis keras menduduki jabatan strategis ialah PT Pertamina, Garuda Indonesia, Bank BRI, PT Antam, dan PT Timah.

Menurut Reuters, kebijakan itu diambil setelah ada peningkatan jumlah politisi yang menuntut peran yang lebih besar bagi Islam di negara mayoritas muslim terbesar di dunia, dengan beberapa kelompok dikatakan menyerukan negara Islam.

Menurut dokumen yang diperoleh Reuters, pemerintah ingin menerapkan pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat dan tes psikologis baru untuk mengukur kecenderungan politik kandidat terutama bagi mereka yang mencari promosi ke dua anak tangga teratas birokrasi.

Pejabat senior pemerintah, yang merupakan bagian dari tim yang merumuskan kebijakan skrining baru, mengatakan Presiden Joko Widodo bermaksud memastikan Indonesia tetap menjadi model bagi Islam moderat sebagai bagian dari warisannya ketika selesai memimpin pada 5 tahun mendatang.

Selanjutnya pejabat itu mengatakan Presiden Jokowi sangat percaya bahwa Islam radikal mengancam aparat negara dan juga masa depan demokrasi. Rencana pemeriksaan adalah prioritas besar baginya, kata pejabat itu, yang menolak disebutkan namanya.

"Dia ingin sebelum pemilihan presiden berikutnya pada 2024, elemen garis keras dan radikal disingkirkan untuk mencapai demokrasi yang lebih sehat," kata pejabat itu.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bumn, pejabat, AKSI 212

Sumber : Reuters

Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup