Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Filipina dengan tegas menampik tudingan sejumlah pakar Hak Asasi Manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang menyerukan digelarnya investigasi terhadap kebijakan Presiden Rodrigo Duterte dalam perang melawan para pencandu narkoba.
Juru bicara kepresidenan Filipina Salvador Panelo mengatakan tudingan dari sebelas pakar HAM dari PBB itu berasal dari informasi yang salah.
“Ke-11 pelapor khusus PBB itu melakukan pengulangan fakta yang bias dan benar-benar salah, dipalsukan dengan tuduhan jahat terhadap otoritas, mengusik kedaulatan kami,” kata Panelo, seperti dikutip Reuters, Sabtu (8/6/2019).
Pemerintah Filipina bersikeras bahwa lebih dari 5.000 tersangka pengedar narkoba yang terbunuh oleh polisi dalam operasi anti-narkotika, semuanya melakukan perlawanan.
Oleh karena itu, Panelo menggambarkan para pakar HAM PBB tersebut sebagai oknum asing yang menyamar sebagai pelindung HAM dan melakukan propaganda.
“[Komentar mereka] campur tangan yang keterlaluan terhadap kedaulatan Filipina,” tegas Panelo.
Menurutnya, mereka yang berbicara dan menentang kampanye anti-narkotika dan catatan HAM Duterte sangat ditolak oleh orang-orang Filipina. Panelo merujuk secara khusus pada oposisi Filipina yang tidak memenangkan kursi senat dalam pemilihan paruh waktu pada Mei.
Seperti diberitakan, sehari sebelumnya para pakar PBB itu mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang 47 negara anggotanya bakal memulai pertemuan pada 24 Juni, untuk melakukan penyelidikan independen terhadap apa yang mereka katakan sebagai kemunduran tajam dalam pengakan HAM.
Sebelas pakar itu mengatakan bahwa mereka telah mencatat sejumlah besar kasus kematian yang melanggar hukum dan pembunuhan oleh polisi dalam konteks yang disebut sebagai perang melawan narkoba, serta pembunuhan terhadap para pembela HAM.
Selain itu, para pakar itu menuduh Duterte secara terbuka mengintimidasi para aktivis dan hakim, merendahkan wanita dan menghasut kekerasan terhadap para pengedar narkoba.
