Berharap Kalangan Profesional dan Non-Partai Muncul di Pemerintahan 2019-2024

Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf mendatang diharapkan membuka keran kesempatan bagi kalangan profesional dan non-partai yang memiliki kapasitas.
Berharap Kalangan Profesional dan Non-Partai Muncul di Pemerintahan 2019-2024
Aziz Rahardyan - Bisnis.com 24 Mei 2019  |  00:32 WIB
Berharap Kalangan Profesional dan Non-Partai Muncul di Pemerintahan 2019-2024
Menteri Kabinet Kerja - Antara/Widodo S. Jusuf

Bisnis.com, JAKARTA — Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf mendatang diharapkan membuka keran kesempatan bagi kalangan profesional dan non-partai yang memiliki kapasitas.

Menurut Peneliti The Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, sebagai petahana yang akan menjabat dua periode Presiden Joko Widodo tidak lagi memiliki beban politik.

Terlebih, perolehan suaranya yang naik sekitar 23,5 persen, seharusnya sanggup menjadikan posisi tawar Jokowi lebih tinggi pada partai-partai dan lebih leluasa menunjuk menteri-menteri di kabinet.

"Kalau kabinetnya ditunjuk dari politik, paling fokusnya di tahun kedua dan ketiga. Tahun keempat sudah sibuk mempersiapkan diri untuk pemilu berikutnya," ungkap Arya dalam diskusi bertajuk 'Pasca Penetapan Pemenang', kantor Populi Center, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (23/5/2019).

"Kalau presiden membentuk kabinet profesional, orang-orang profesional ini tentu tidak punya hasrat untuk kepentingan politik praktis di tahun 2024," tambahnya.

Bukan Cuma Menteri

Arya berpendapat kesempatan bagi kalangan profesional baiknya bukan hanya untuk menteri saja. Partai politik diharapkan turut mengakomodasi kemungkinan calon pemimpin dari kalangan profesional.

Menambahkan pendapat Arya, Research Fellow Populi Center Adi Abidin menjelaskan bahwa menurunkan Presidensial Threshold di bawah 20 persen, merupakan salah satu cara agar calon-calon alternatif bisa masuk kontestasi.

Hal ini dianghap mampu memberikan perspektif politik yang lebih luas bagi masyarakat. Contoh, di negara yang demokrasinya sudah baik, calon yang memperjuangkan program, kepentingan rumah tangga, dan keuangan mikro, biasanya dilirik. Bukan yang memainkan arus politik tertentu, bahkan memanfaatkan politik identitas.

"Mungkin inilah titik normal Indonesia. Kita memang baru 20 tahun ini baru bisa benar-benar mengekspresikan sikap politik," ujar Adi.

"Jadi itu tadi [mendorong adanya calon alternatif] memecah polarisasi ke berbagai pihak supaya tidak terlalu mendalam perbedaan di antara kita," tambahnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Reshuffle Kabinet, kabinet Jokowi-JK

Editor : Akhirul Anwar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top