PM May Tawarkan Opsi Mundur, Pembahasan Brexit Makin Sulit Berlanjut

Proses pembahasan Brexit antara Partai Konservatif dengan Partai Buruh makin sulit setelah Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May menawarkan mundur.
Annisa Margrit | 12 Mei 2019 10:13 WIB
Pengunjuk rasa anti Brexit melambaikan bendera Uni Eropa di luar Gedung Parlemen Inggris di London, Inggris, Selasa (13/11/2018). - Reuters/Toby Melville

Bisnis.com, JAKARTA -- Upaya Partai Konservatif untuk melengserkan Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May dinilai mengancam proses pembahasan Brexit.
 
John McDonnell, salah satu juru bicara Partai Buruh dan anggota tim negosiasi Brexit, mengatakan situasi internal Partai Konservatif menjadi pengganggu. 
 
"Masalahnya adalah mereka akan hancur di hadapan kita. Jadi, apa yang mereka lakukan sekarang merupakan upaya untuk mempertahankan diri, dan itu terbukti sulit. Pemerintahan akan berantakan," ujarnya kepada Sunday Mirror seperti dilansir Reuters, Minggu (12/5/2019).
 
McDonnell melanjutkan situasinya sangat berbahaya dan partainya bahkan mungkin sedang melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak yang akan hilang dalam 3 pekan ke depan. Penawaran May untuk mengundurkan diri disebut memperparah situasi karena pemimpin baru bisa saja menawarkan hal yang benar-benar baru dan membuang apa yang sudah disepakati pemerintahan sekarang.

"Kami sekarang ada di posisi di mana kami bertanya, 'Bagaimana kami bisa mempercayai mereka untuk melakukan sesuai kesepakatan, tidak hanya dalam jangka pendek tapi juga dalam jangka menengah?'" tuturnya. 

Dalam upayanya mencapai Brexit, May telah menawarkan diri untuk mundur jika Parlemen Inggris menerima proposalnya. Dia juga membuka pembicaraan lintas partai dengan Partai Buruh yang dipimpin Jeremy Corbyn, sekitar sebulan lalu. 
 
Seperti diketahui, Parlemen telah tiga kali menolak proposal Brexit yang dibawa May. Hal ini berujung pada perpanjangan waktu Brexit yang diberikan oleh Uni Eropa (UE). 
 
Jika awalnya perceraian Inggris dengan UE dijadwalkan terjadi pada 29 Maret 2019, maka sekarang waktunya diperpanjang hingga 31 Oktober 2019.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Brexit

Sumber : Reuters

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup