Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ketua KPK Ingatkan Pejabat BUMN, Gerak-Gerik Mereka Terus Dipantau

Agus Rahardjo mengaku lembaga yang dipimpinnya masih terus memantau gerak-gerik pejabat BUMN terkait dugaan tindak pidana korupsi.
Ketua KPK Agus Rahardjo saat menyampaikan keterangan pers terkait hasil pengembangan kasus dugaan suap terhadap sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi di gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/12/2018)./ANTARA-Dhemas Reviyanto
Ketua KPK Agus Rahardjo saat menyampaikan keterangan pers terkait hasil pengembangan kasus dugaan suap terhadap sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi di gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/12/2018)./ANTARA-Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengaku lembaga pimpinannya masih terus memantau gerak-gerik pejabat BUMN terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Agus mengatakan hal tersebut di hadapan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam seminar Auditors Talk  bertema "Bersama Menciptakan BUMN bersih melalui SPI yang tangguh dan terpercaya" di Gedung KPK, Kamis (9/5/2019).

Bahkan, Agus mengaku saat ini terdapat sejumlah perusahaan pelat merah yang dipantau secara khusus oleh KPK. Peringatan ini, menurutnya, bukan main-main dan menakut-nakuti.

"Kami sampaikan bukan menakut-nakuti, hari ini pun monitoring masih berjalan untuk beberapa BUMN," kata Agus.

Agus mengatakan sejumlah perusahaan BUMN sampai saat ini masih belum memperbaiki sistem, budaya dan mindset-nya.

Perubahan seharusnya dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Apalagi, BUMN memiliki aset sekitar Rp8.000 triliun dengan omzet sekitar Rp2.800 triliun atau lebih besar daripada APBN. 

Menurut Agus, KPK juga sudah melakukan penindakan beberapa pejabat di perusahaan BUMN yang terindikasi praktik korupsi. Dia mengingatkan kembali agar pejabat-pejabat lain tak tersandung kasus korupsi. 

"Kami mohon maaf Bu Menteri terpaksa harus melakukan penindakan kepada beberapa BUMN, misalkan, masih ada yang melakukan kontrak fiktif, itu masih ada," ujar Agus.

KPK berharap dalam aspek penindakan ada upaya penguatan peran dan sistem pengawasan di lingkungan BUMN yang dapat menekan tingkat korupsi di BUMN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ilham Budhiman
Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper