Rencana Pemindahan Ibu kota, Ini Saran Warganet untuk Jokowi

Bisnis.com, JAKARTA – Joko Widodo mencuitkan rencana obrolan rencana pemindahan ibu kota ketika buka puasa bersama di Istana pada Senin (06/05/2019). Warganet pun memberikan dukungan atas rencana itu, serta ada beberapa saran demi ibu kota anyar Indonesia nantinya.

Dalam cuitan itu, dia menceritakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah mengkaji dari sisi ekonomi, sosial politik, dan lingkungan terkait wacana tersebut.

Ada tiga daerah yang menyediakan lahan dengan luas masing-masing sebesar 80.000 hektar, 120.000 hektar, dan 300.000 hektar. Pemilihan dari ketiga daerah itu dilakukan setelah ia berkonsultasi dengan lembaga negara terkait.

 Cuitan mantan wali kota Solo itu lantas disambut antusias oleh warganet. Banyak dari mereka yang setuju sekaligus memberi saran untuk keputusan tersebut. Simak beberapa komentar di bawah ini.

Sebelumnya, kabar pemindahan ibu kota kembali mencuat setelah pemeritah pusat kembali membahas topik tersebut dalam rapat terbatas Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden pada Senin lalu (29/4/2019).

Di sana, Jokowi menekankan gagasan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa dengan memperhatikan soal kepadatan penduduk dan daya dukung lingkungan. Dia menyampaikan jumlah penduduk di Jawa sudah mencapai 57% dari total populasi di Indonesia, sedangkan jumlah di Sumatra berkisar 21%, Sulawesi 7%, Kalimantan 6%, dan Papua serta Maluku 3%.

Sementara itu, pada acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019), di depan para petinggi lembaga negara, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah sudah membahas rencana ini sejak 3 tahun lalu.

Dia juga mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan agar rencana ini tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mencari skema pembiayaan khusus.

Ketika pertemuan 52th ADB Annual Meeting 2019 di Nadi, Fiji, Jumat (03/05/2019), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan rencana pemindahan ibu kota ke luar Jakarta bisa dipercepat menjadi 5 tahun apabila diperlukan.

Menurutnya, proses pemindahan ibu kota dalam perhitungan normal membutuhkan waktu sekitar 10 tahun, tetapi proses itu bisa dipangkas separuhnya.

“Bisa dipercepat menjadi paling cepat 5 tahun. Biasanya normalnya 10 tahun,” ujarnya.

Setelah rencana pemindahan ibu kota diputuskan oleh pemerintah, termasuk mengenai jangka waktu pemindahan tersebut, maka akan disusun undang-undang sebagai payung hukum tertinggi.

Keberadaan undang-undang terkait dengan rencana pemindahan ibukota tersebut dibutuhkan sebagai bentuk kepastian hukum. Dengan demikian, rencana ini akan terus berjalan meskipun terjadi perubahan peta politik dan kekuasaan di tingkat eksekutif maupun legislatif.

“Agar berjalan sesuai rencana, nanti ada dukungan politik dengan menggunakan undang-undang,” imbuhnya.

Gagasan ini sebenarnya sudah diangkat sejak era Presiden Soekarno, namun hingga saat ini masih belum terlaksana. Akankah di era Jokowi pemindahan ibu kota Indonesia tidak sekedar wacana?