Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan tidak ada masalah dalam hal biaya pemindahan ibukota apabila kebijakan itu dilakukan tidak dalam waktu 1 tahun.
Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi di depan para petinggi lembaga negara dalam acara buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).
Jokowi menyatakan dirinya telah menerima informasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai biaya yang diperlukan dalam memindahkan ibukota ini.
Jokowi juga menyatakan perhitungan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai rencana pemindahan ibukota ini juga sudah keluar.
"Kalau Menkeu menyampaikan 'kalau angkanya seperti itu tidak ada masalah pak, asal tidak dikerjakan satu tahun' artinya anggaran kita siap untuk menjalankan keputusan ini," kata Jokowi.
Jokowi menyatakan dirinya telah menyampaikan pesan kepada Menteri Keuangan supaya rencana pemindahan ibukota ini tidak membebani APBN. Dengan demikian, pemerintah akan mencari skema pembiayaan khusus untuk memindahkan ibukota tanpa harus membebani APBN.
Baca Juga
Para petinggi yang hadir antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang dan sebagainya.
Menurutnya, pemerintah telah membahas rencana pemindahan ibukota ini sejak tiga tahun lalu dan Bappenas telah membuat kajian yang lebih detail dari sisi ekonomi, sosial politik dan lingkungan sejak 1,5 tahun lalu. "Kita serius dalam hal ini," kata Jokowi.
Jokowi kembali memaparkan Pulau Jawa dihuni oleh 57 persen penduduk Indonesia sedangkan pulau lain seperti Sumatera dihuni 21 persen, Kalimantan 6 persen, Sulawesi 7 persen dan Papua serta Maluku 2-3 persen.
"Oleh sebab itu, kami nanti akan tindaklanjuti konsultasi dengan lembaga-lembaga negara terkait dengan ini, baik dari sisi hukum dan politis," kata Jokowi.
Mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan pemerintah telah menyiapkan tiga daerah alternatif sebagai lokasi pusat pemerintahan yang baru menggantikan Jakarta. Tiga daerah itu masing-masing telah menyediakan 80.000 hektar, 120.000 hektar dan 300.000 hektar.
