Bisnis.com, JAKARTA -- Meski rencana pemindahan ibu kota Indonesia sudah disampaikan ke publik, tapi pemerintah masih belum mau mengungkapkan lokasi yang dianggap potensial sebagai pengganti DKI Jakarta.
Dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (3/5/2019), Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengaku lokasinya belum disebutkan karena dia tak mau ada spekulan tanah. Yang pasti, pembangunannya bakal dilakukan di atas tanah milik negara.
"Melihat pengalaman dulu, ketika diumumkan tempat, orang-orang langsung beli tanah. Sekarang kalau tanah negara, enggak ada orang bisa serbu," paparnya seperti dilansir Tempo, Sabtu (4/5).
Spekulan tanah disebut pernah terjadi dalam proyek-proyek pemerintah terdahulu. Misalnya, ketika ada wacana memindahkan ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat (Jabar) dan saat akan ada pembangunan pelabuhan di Cilamaya, Jabar, yang akhirnya batal dilaksanakan.
Sofyan melanjutkan dirinya tidak bisa mengonfirmasi kabar yang menyebutkan sejumlah lokasi yang dinilai potensial.
"Saya tidak bisa konfirmasi. Sebenarnya pemerintah tahu, tapi kami sepakat yang penting jangan sebut lokasi, sebut saja alternatif," ucapnya.
Baca Juga
Sejumlah lokasi yang disebut-sebut potensial ini di antaranya daerah yang dianggap minim risiko bencana, seperti Sumatra bagian timur, Kalimantan, dan Sulawesi bagian selatan. Sofyan menambahkan lokasi ibu kota baru akan dikonsultasikan ke DPR, setidaknya pada akhir 2019.
Wacana pemindahan ibu kota sebenarnya sudah beberapa kali muncul, tapi tak kunjung terealisasi. Hal ini kembali menghangat setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas untuk membicarakan masalah ini, beberapa hari lalu.
Ibu kota dipandang perlu dipindahkan karena ada sejumlah alasan. Pertama, mengurangi beban Jakarta dan kota penyangganya. Kedua, mendorong pemerataan ke wilayah Indonesia bagian timur.
Ketiga, mengubah pola pikir pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Keempat, memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan, dan penghayatan terhadap Pancasila.
Kelima, meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif. Keenam, memiliki ibu kota yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing secara regional maupun internasional.
