Jokowi Mau Pindahkan Ibu Kota, Sandi: Itu Wacana Lama

Bisnis.com, JAKARTA--Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Uno angkat bicara terkait rencana Presiden Joko Widodo memindahkan Ibu Kota Indonesia dari DKI Jakarta.

"Ini wacana yang sudah berulang kali disampaikan. Menurut saya harus ada kajian yang komprehensif dan harus dilihat," katanya, Selasa (30/4/2019).

Menurutnya, kajian komprehensif tersebut tidak hanya dilihat dari aspek tata kota dan tata ruang, tetapi aspek ekonomi, sosial, budaya, politik.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut mengungkapkan rencana pemindahan Ibu Kota negara sudah digaungkan sejak zaman Presiden pertama Ir. Soekarno. Kala itu, Bung Karno ingin Ibu Kota dipindahkan ke Palangkaraya.

Karena itu, Sandi menilai wacana ini tentunya harus dikaji dengan sangat sangat detail dan mendalam, termasuk mengaitkannya dengan revolusi industri 4.0 atau bagaimana penggunaan teknologi digital dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Jika ingin memindahkan fisik ibu kota itu harus dilihat juga dari relevansinya dari segi cost [biaya] berapa. Apakah efektif apalagi sekarang kita sudah punya semuanya dengan layanan digital, jadi tidak dengan secara layanan secara fisik," jelasnya.

Meski demikian, Sandi melihat memang ada urgensi bagi pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota ke luar Jakarta. Hal itu juga dilakukan oleh beberapa negara, misalnya Malaysia, Amerika Serikat, Australia, bahkan Myanmar.

Karena itu, dia mengingatkan agar Pemerintah khususnya Bappenas sudah benar-benar melakukan kajian yang dilihat dari ketahanan ekosistem dan ekologi

Menurutnya, karena isu ini sangat krusial sehingga harus ada Referendum untuk mencari berapa banyak masyarakat yang setuju dan tidak setuju. Sebelum memindahkan Ibu Kota harus melibatkan masyarakat dan kepentingan masyarakat diutamakan. Lainnya soal kpentingan strategis, lapangan kerja tercipta, biaya hidup bisa terjangkau.

Sandi mengaku belum bisa mengambil kesimpulan untuk menyetujui atau menolak rencana Presiden Jokowi tersebut.

"Saya belum punya cukup data yang dimiliki untuk bisa mengatakan saya setuju atau tidak. Pokoknya bikin kajian agar di sampaikan secara komprehensif. Menurut saya ini bukan soal Sandiaga Uno setuju atau tidak, tapi semua masyarakat harus kita ajak dalam konsesus bersama, karena ini keputusan yang selalu bersama buat bangsa kita," jelasnya.