Bisnis.com, JAKARTA - Estimasi total pembiayaan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) mencapai Rp466 triliun dengan lama proses pemindahan kurang lebih lima tahun.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan total biaya Rp466 triliun merupakan skenario pertama.
Adapun, skenario kedua mencapai Rp323 triliun. Skenario ini lebih murah, namun proses pemindahannya hingga 10 tahun.
"Bedanya skenario pertama dan kedua adalah pada jumlah ASN-nya [Aparat Sipil Negara], ASN yang sudah pakai e-gov, transformasi digital, paperless tidak diikut pindahkan sehingga tidak perlu terlalu banyak," kata Bambang dalam konferensi pers, Selasa (30/04/2019).
Dengan demikian, pemerintah akan mengurangi jumlah ASN. Beberapa mungkin akan dipindah ke pemda karena perubahan kelembagaan menjadi setingkat kantor wilayah dan beberapa tidak harus ikut pindah ke ibu kota baru.
Lembaga besar yang kemungkinan tidak harus pindah antara lain Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Baca Juga
Skenario pertama total lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekitar 195.000 orang. Skenario kedua total dari ketiga lembaga tersebut sekitar 119.000
"Semua terkait pemerintahan ditambah TNI/Polri, anggota keluarga, pelaku ekonomi lokal dan penduduk lokal," ungkap Bambang.
Dengan demikian, perkiraan skenario pertama sebanyak 1,5 juta jiwa dan skenario kedua sebanyak 900.000 jiwa yang akan dipindahkan ke ibu kota baru.
Bambang menegaskan Ibu Kota baru ini tidak akan menjadi kota pesaing kota besar seperti Jakarta atau Bandung dan Surabaya.
"Besaran kota dikendalikan dan tidak dibiarkan jadi besar tak terkendali," ujar Bambang.
Terkait dengan biaya, dia menuturkan pembiayaan tidak hanya datang dari APBN. Porsi yang ditetapkan adalah kerja sama pemerintah dan swasta dengan porsi 50:50.
"Awalnya kita masih melihat porsi pemerintah dan swasta 50:50, tetapi porsi pemerintah bisa dikurangi lagi melalui manajemen aset," papar Bambang.
