Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan pemisahan kota bisnis dan kota pemerintahan akan membuat kedua sisi tumbuh dengan baik. Pola ini telah berhasil diterapkan di Amerika Serikat dengan memisahkan pusat pemerintahan dan pusat bisnis.
"Maka kolusi antara pemerintah dengan dagang [pengusaha] itu lebih terhindar. Peranan pemerintah daerah akan lebih kuat," kata Jusuf Kalla (JK) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (29/4/2019).
Pemindahan Ibu Kota negara sendiri telah diwacanakan semenjak zaman Presiden Soekarno. Akan tetapi wacana ini terus tertunda hingga akhirnya kemarin, Senin (28/4/2019) rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo memutuskan Ibu Kota Negara dipindahkan ke luar Jawa.
Menurut JK, setelah rapat memutuskan pemindahan lokasi Ibu Kota negara dari pulau Jawa, langkah selanjutnya adalah dilakukan kajian lanjutan penetapan lokasi.
Rapat telah menetapkan 10 kriteria yang harus dipenuhi. Beberapa syarat itu seperti ketersediaan lahan kosong hingga 60.000 hektare (Ha), terhindar dari potensi bencana seperti gempa dan gunung api hingga ketersediaan dukungan akses kehidupan.
Jusuf Kalla menambahkan sejumlah wilayah masuk dalam kriteria calon ibu kota negara itu. Dia menyebutkan sempat mengusulkan beberapa wilayah di Sulawesi akan tetapi setelah disesuaikan dengan syarat yang ditetapkan, wilayah ini berada dekat dengan kawasan gunung berapi.
"Ini butuh riset yang betul. Pemilihan yang betul dan adil," katanya.
Menurut JK, yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia ini, dengan pemusatan pusat pemerintahan ini, maka pemerintah daerah (pemda) akan jadi lebih kuat.
"Cita-citanya ingin suatu Ibu Kota yang betul-betul ibu kota pemerintahan dalam kerangka otonomi kita. Pemerintah pusat itu tidak terlalu besar. Dengan otonomi [terpusat] itu maka Pemerintah Pusat dapat mengkoordinasi daerah-daerah dengan baik," katanya.
