Bisnis.com, PALANGKARAYA - Pemerintah Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, mulai mewaspadai potensi dan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang biasa terjadi di lahan rawan terbakar.
"Kami pada prinsipnya belajar dari pengalaman 2015. Pada 2018 kami juga lihat ada titik api. Dari situ, saat ini kita juga mulai siaga terhadap potensi karhutla," kata Wakil Wali Kota Palangkaraya Umi Mastikah, Senin (29/4/2019).
Sebagai bentuk kesiagaan itu, Pemerintah "Kota Cantik" itu pun telah membentuk satuan tugas kebakaran hutan dan lahan serta menyiapkan posko karhutla.
"Kami juga telah menyiapkan tim patroli untuk memantau lahan rawan kebakaran. Semua sudah siap, jadi jika suatu saat status siaga karhutla atau status lainnya kita sudah siap bergerak," kata Umi.
Pernyataan itu diungkapkan Umi seusai dirinya mengikuti rapat koordinasi penetapan status bencana karhutla di Provinsi Kalteng di komplek kantor Gubernur Kalteng, di Palangkaraya.
"Terkait dengan anggaran, kami juga sudah siap. Pemerintah kota, pemerintah provinsi hingga pusat siap. Namun, tentu penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan status karhutla di daerah," kata Umi.
Pihaknya pun mengajak masyarakat turut aktif melakukan antisipasi kebakaran hutan dan lahan sehingga musibah kabut asap pada 2015 tidak terulang kembali.
"Untuk pencegahan mohon dipahami dan dijalankan. Kami utamakan pencegahan jadi sebisa mungkin jangan bakar lahan besar-besaran tapi harus terkontrol. Jangan buang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu kebakaran lahan," katanya.
Sementara itu, dalam rakor penetapan status karhutla, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama seluruh pihak terkait termasuk TNI dan Polri, berkomitmen mewujudkan Kalteng bebas kabut asap pada tahun 2019 ini.
"Pemerintah kabupaten/kota diminta menindaklanjuti masalah ini, dengan menyiapkan tindakan pencegahan atau pun penanggulangan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla)," kata Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri.
Pihaknya juga meminta semua pemangku kepentingan harus berkomitmen mewujudkannya, sehingga bencana kabut asap yang pernah terjadi pada 2015 tidak terulang kembali.
"Dalam aktivasi tersebut, semuanya harus dilengkapi dengan pos lapangan, khususnya daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap potensi karhutla," jelasnya.
