ICMI Minta Kedua Kubu Pilpres 2019 Tak Perang Wacana Lagi

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menyampaikan apresiasi sekaligus wejangan terkait dengan Pemilu Serentak 2019 dalam bentuk 6 poin Maklumat Kebangsaan di kantor ICMI, Senin (22/4/2019).

Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pihaknya mengapresiasi pelaksanaan pada hari H pemungutan suara yang telah berjalan lancar, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, serta peran panitia dan TNI-Polri yang pengorbanannya luar biasa.

Akan tetapi, ICMI berharap suasana tetap kondusif di hari-hari perhitungan suara dan jelang pengumuman pemenang Pemilu 2019. Oleh karena itu, ICMI mengajak masyarakat yang telah menggunakan hak pilih, kembali beraktivitas seperti biasa.

"Pemilu akhirnya harus dipahami sebagai cara saja untuk memilih pemimpin. Nanti sesudah terpilih, dia akan jadi presiden kita semua 5 tahun," ungkap Ketua Mahkamah Konstitusi RI pertama ini.

"Begitupun nanti dia sudah terpilih, dia harus menjadi presiden untuk semua orang termasuk yang tidak memilih dia. Maka jangan dianggap segala galanya ini biasa-biasa sajalah, orang presidennya juga tak kenal sama kita," tambahnya sembari bergurau.

Sedangkan untuk para elite politik dan para simpatisan, ICMI menyarankan agar lebih fokus menghimpun bukti-bukti terkait dengan potensi sengketa hasil pemilu saja. Bukan kembali berwacana atau perang opini di medsos dan media seperti ketika masa kampanye.

"Timses tak usahlah saling jawab-jinawab lagi. Kita turunkan tensi tokoh-tokoh politik pun parpol. Kita harapkan menurunkan tensi sama-sama, karena kalau ini dibiarkan terus, dikipas kipas, ini bisa panas lagi," ujar Jimly.

Sebab itulah, demi terwujudnya kehidupan politik yang dirasa perlu sikap bijak, ICMI menyatakan enam poin Maklumat Kebangsaan diwakili Sekjen ICMI Jafar Hafsah, yang berbunyi:

1. ICMI mengingatkan bahwa pemilihan umum merupakan salah satu wujud pelaksanaan demokrasi yang harus dilaksanakan secara jujur, adil, umum, bebas, rahasia, aman dan damai.

Kekuasaan yang diraih melalui pemilu bukanlah komoditas yang diraih dengan mengahalakan segala cara, melainkan sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan dunia akhirat.

2. ICMI prihatin atas perkembangan politik bangsa saat ini yang mengindikasikan terjadinya kemerosotan kualitas demokrasi, sehingga menjadi kendala bagi berlangsungnya proses konsolidasi demokrasi.

Hal ini dapat mengakibatkan rakyat tidak percaya bahwa demokrasi adalah cermin kedaulatan rakyat yang ideal untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama bernegara.

3. ICMI mengingatkan kepada pemangku kepentingan pelaksana pemilu, yakni KPU, Bawaslu, DKPP, TNI-POLRI, dan MK agar pelaksanaan pemilu yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi tidak terjadi pada pemilu 2019.Baik pemilu legislasi, maupun Presiden ataupun Wakil Presiden.

4. ICMI mengaharapkan agar pemilu 2019 dapat menjamin terpilihnya presiden dan wakil presiden yang mempunyai legistimasi yang kuat dan berfungsi sebagai pemimpin bangsa Indonesia yang amanah, jujur, dan adil serta mempunyai komitmen untuk mensejahterahkan rakyat menuju terwujudnya Indonesia yang Adil, Makmur, Beradab dan bermartabat.

5. Kepada semua pimpinan dan elit politik, kata Jafar, agar membangun budaya demokrasi yang adil dan beradab dengan menegakan etika politik, lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, menjaga keutuhan dan persatuan bangsa, serta menghindarkan praktik-praktik politik tidak terpuji yang menhalalkan segala cara.

Apabila terjadi sengketa, manfaatkanlah mekanisme hukum untuk melawan ketidakadilan.

6. Agar terciptanya ketenangan, ICMI meminta selurih komponen bangsa menahan diri dan menunggu hasil perhitungan suara secara resmi KPU real count, tidak membuat kesimpulan final masing-masing, hormati berbagai tahapan Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku.