Bisnis.com, JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan suap PLTU Riau-1, Idrus Marham, tampaknya harus rela bersabar menanti nasibnya pada pekan depan. Alasannya, sidang putusan kasus dugaan suap PLTU Riau-1 yang menjeratnya harus ditunda hingga pekan depan, Selasa (23/4/2019).
Sedianya, sidang atas terdakwa Idrus Marham akan digelar pukul 16.00 WIB, Selasa (16/4/2019). Namun, baik majelis hakim, jaksa penuntut umum pada KPK dan tim penasihat hukum terdakwa sepakat untuk menundanya.
Mulanya, agenda di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertulis sidang akan berjalan pada pukul 09.25 WIB. Namun, lantaran Ketua Majelis Hakim Yanto baru tiba dari Spanyol, sidang diundur ke sore hari. Akan tetapi, dua anggota majelis hakim keberatan.
"Sedianya hari ini putusan. Besok itu pemilu, nyoblos. Dua anggota sudah membeli tiket jam 4 [sore]. Kalau [putusan] dibacakan jam 4 tidak terkejar, [karena mereka] harus ke bandara [Soekarno-Hatta]," ujar Yanto, di Pengadilan Tipikor, Selasa (16/4/2019).
Alhasil, dengan alasan untuk pulang kampung guna berpatisipasi dalam pemilu serentak kali ini maka sidang putusan dinyatakan ditunda. Apabila sidang tetap dipaksakan, dikhawatirkan dua anggota majelis hakim itu tak akan menggunakan hak pilihnya lantaran waktu yang mepet.
"Saya musyawarah dengan JPU dan penasihat hukum, ditunda minggu depan," kata Yanto.
Yanto beralasan bahwa biasanya bila pembacaan sidang putusan dilakukan pada sore hari maka kemungkinan besar akan berakhir hingga malam hari. Berhubung keesokan harinya Pilpres, katanya, sidang lebih baik ditunda.
"Kalau [putusan] dibacakan malam, mereka tidak bisa nyoblos. Sidang ditunda tanggal 23 [April 2019]," kata Yanto.
Sementara itu, Idrus Marham mengaku kecewa dengan keputusan ini. Akan tetapi, mau tidak mau dia harus menerimanya lapang dada.
"Kalau saya tahu [ditunda], saya nggak datang," ujar Idrus.
Reaksi Idrus
Kendati demikian, Idrus tetap menghormati proses hukum yang berlaku terlebih penundaan sidang karena ada hakim yang ingin pulang kampung untuk menggunakan hak pilihnya. Dia juga tetap mengingatkan agar semua pihak jangan Golput.
"Jadi kita ini dari awal itu saya menghormati seluruh proses yang ada ya penundaan ini adalah menjadi kewenangan majelis tentu ada juga dan PH saya tadi maka, ya, saya ikut saja bagaimana proses-proses yang ada ini," ujar Idrus.
Sebelumnya, Idrus Marham dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 4 bulan.
Jaksa Penuntut Umum pada KPK meyakini Idrus melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasa 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
"Menyatakan terdakwa Idrus Marham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ujar Jaksa KPK Lie Putra Setiawan membaca surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (21/3/2019).
Jaksa menyebut, mantan Mensos dan Sekjen Golkar itu menerima suap senilai Rp2,25 miliar dari pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo.
Idrus disebut bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih sekaligus Anggota Fraksi Golkar membantu Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mendapatkan proyek PLTU Riau-1.
Kasus bermula ketika Kotjo ingin mendapatkan proyek tersebut dengan menggandeng perusahaan China Huadian Engineering Company Ltd (CHEC) sebagai investor.
Namun, dalam perjalannya Kotjo sempat kesulitan berkomunikasi dengan pihak PLN sehingga meminta bantuan kepada Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar saat itu Setya Novanto untuk dipertemukan dengan pihak PLN.
Pada akhirnya, Novanto mempertemukan Kotjo dengan Eni sebagai anggota DPR di Komisi VII yang membidangi energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup.
Selanjutnya, Eni membantu Kotjo terkait hal tersebut tetapi dalam perjalannya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait korupsi e-KTP sehingga Eni beralih ke Idrus yang ketika itu menjadi Plt Ketua Umum Partai Golkar. Selain itu, dalam beberapa kesempatan juga Eni menemui sejumlah pihak bersama Idrus untuk memuluskan proyek PLTU MT Riau-1 tersebut.
Adapun Idrus mengarahkan Eni untuk meminta uang US$2,5 juta kepada Kotjo untuk digunakan keperluan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar pada 2017. Dalam struktur kepanitiaan, Eni menjabat sebagai Bendahara.
Mereka sebelumnya dijanjikan oleh Kotjo soal adanya fee 2,5% apabila proyek senilai US$900 juta tersebut telaksana.
Terkait permintaan uang untuk Munaslub, Eni kemudian memerintahkan anak buahnya Tahta Maharaya untuk bertemu staf Kotjo bernama Audrey Ratna Justianty guna mengambil uang. Saat itu, total uang yang diterima dari Kotjo Rp2,25 miliar.
"Ada penerimaan Rp2,25 miliar kepada terdakwa Idrus Marham melalui Tahta Maharaya yang diakui Eni Maulani Saragih dari Johanes B. Kotjo. Maka penerimaan hadiah atau janji terpenuhi," ujar jaksa.
Menurut jaksa, sejumlah pemberian uang dari Kotjo untuk Eni juga diketahui Idrus termasuk soal permintaan bantuan uang Eni ke Kotjo guna membantu kepentingan Pilkada suaminya M. Al Khadziq di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.
Dalam perkara ini, jaksa mengatakan hal yang memberatkan Idrus adalah tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
"Hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan saat pemeriksaan di persidangan, belum pernah dipidana sebelumnya, serta tidak menikmati hasil kejahatannya."
