Bisnis.com, JAKARTA -- Jokowi bukan tokoh besar. Bukan pemimpin partai politik. Kemunculan dirinya ke pentas politik pun dinilai agak telat.
Selama periode waktu tertentu, publik masih lebih akrab dengan Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie yang pada era tertentu cukup sering menyapa pemirsa televisi. Seorang Jokowi juga masih kalah pamor dengan eks aktivis mahasiswa Budiman Sudjatmiko hingga Fahri Hamzah.
Namun, beberapa tahun sebelum 2014, nama Jokowi perlahan melambung. Dimulai sejak memimpin Solo, kemudian masuk ke ibu kota sebagai gubernur terpilih.
Inilah apa yang disebut sebagai Fachry Ali, pengamat ekonomi politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang kini jadi Komisaris Independen PT Timah Tbk., fenomena pascaelite. Jokowi di luar jangkar suksesi kepemimpinan nasional yang kadung diisi para elite, pemilik partai.
Dalam simposium bertajuk "Jokowi dalam Politik Indonesia" di Jakarta, Sabtu (12/4/2019), dia menilai kebosanan akan pertarungan antar elite merupakan salah satu dorongan publik yang mengiringi Jokowi ke tampuk kekuasaan pada 2014. Fenomena itu pun sekaligus menjadi kritik mendasar kepada barisan partai politik (parpol).
Calon presiden petahana nomor urut 01 Joko Widodo menyampaikan orasinya saat Konser Putih Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (13/4/2019)./Bisnis-Yayus Yuswoprihanto
Dari sisi pribadi, Jokowi pun masih terkesan tak ambil pusing soal perkara kekuasaan.
Pada 2014, Laboratorium Psikologi Politik Fakultas Psikologi UI menggandeng Ikatan Psikologi Klinis Indonesia, melakukan penelitian terkait sosok pasangan calon (paslon) Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta Rajasa. Rangkaian penelitian itu terdiri atas survei kepada 204 psikolog yang sudah berpraktik minimal 10 tahun, analisis psikobiografi, serta analisis pidato dan wawancara kandidat di berbagai media.
Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk mengatakan metode ini lazim disebut dengan menakar aspek kepribadian dari jauh (psychological at distance).
“Metode ini digunakan para ahli psikologi di banyak negara,” ungkapnya.
Persoalannya, hingga kini, hasil riset tersebut tak banyak berubah, baik di sisi Jokowi maupun Prabowo. Bahkan, tegas Hamdi, justru ada penguatan bukti dalam rangkaian peristiwa belakangan ini.
Hasil riset itu antara lain bahwa motivasi berkuasa Jokowi paling rendah dibandingkan kandidat lain, dengan skor M=6.36. Namun, motivasi berprestasinya paling tinggi yaitu M=8.06 dan motivasi berafiliasi sebesar M=7.95.
Sebaliknya, motivasi berkuasa Prabowo tergolong tinggi yakni M=8.64, sehingga mempunyai kecenderungan otoriter tinggi sebesar N=76%. Motivasi berprestasinya juga masih cukup tinggi, yaitu sekitar M=7.41.
Poin lainnya, riset itu menunjukan bahwa Jokowi lebih tahan terhadap tekanan, terlebih dalam mengambil keputusan bisa dengan tenang, dengan skor mencapai M=7.56. Sementara itu, dalam posisi tertekan, Prabowo dianggap lebih tidak tenang, dengan skor M=6.51.
.jpg)
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan orasi politik saat kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (7/4/2019). Kampanye akbar yang diawali dengan salat subuh berjemaah itu untuk menyampaikan visi-misi Prabowo-Sandiaga pada Pemilu 2019./ANTARA-Hafidz Mubarak A
Tren Personalisasi Politik
Personalisasi politik, sebagaimana yang ditapaki Jokowi, memang tengah tren. Saat ini, kondisi di mana terjadi kultus personal, lebih memungkinkan masyarakat simpati dan memilih sang kandidat, terjadi juga di beberapa negara lain.
Donald Trump, Rodrigo Duterte, Jair Bolsonaro adalah beberapa pemimpin terpilih yang memanfaatkan personalisasi politik. Singkatnya, cara ini mengekspose dan mengelaborasi sisi personal para kandidat untuk diobral kepada para pemilih.
“Kategori psikologi yang menyangkut segala aspek individu, seperti ketegasan, keberanian, ataupun ramah serta santun, itu semua yang tengah tren jadi jualan politik, bahkan di dunia,” ujar Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI Aditya Perdana kepada Bisnis, Senin (15/4).
Sejauh ini, narasi selama kampanye pun membidik area personal. Upaya kubu Jokowi mengulang sukses pada 2014 dengan menggali sisi personal calon presiden (capres) petahana tersebut cukup terlihat.
Pada praktiknya, kategori psikologi dari sisi Jokowi coba dikuatkan dengan mempertahankan narasi blusukan, sederhana, tidak elitis, merakyat, dan santun.
“Namun, itu sangat berat saat ini, karena Jokowi sudah menjadi bagian elite, sudah jadi petahana,” tambahnya.
Sebaliknya, Prabowo mengencangkan hembusan sisi personal yang berbeda. Sebagai kandidat, dia didengungkan memiliki ketegasan, keberanian, dan tidak kompromistis.
.jpg)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam konferensi pers di Hotel JW Marriott, di Hanoi, Vietnam, Kamis (28/2/2019)./REUTERS-Jorge Silva
Kritik mendasar yang meluncur dari kategori psikologi Prabowo terhadap Jokowi yaitu gaya kepemimpinan. Dalam banyak kesempatan, Jokowi dikatakan sebagai orang baik, tapi bukan pemimpin yang baik dalam menggembalakan anak buah.
“Dalam debat terlihat bahwa Prabowo kerapkali menyinggung kelemahan Jokowi yang dianggap 'kompromi', sehingga para anak buah saling ribut dan melaporkan yang salah,” ungkap Aditya.
Jualan ini pun pada gilirannya disandingkan dengan upaya pengembalian kejayaan bangsa. Pemimpin tegas, berani, dan tidak tunduk kepada kemauan asing selalu digelorakan Prabowo.
Bahaya Lain
Selain personalisasi politik, dikotomi basis pemilih pun digarap melalui formula politik identitas yang berbahaya. Menurut Aditya, sebenarnya masing-masing calon mempunyai narasi yang lebih konkret dan riil untuk diperdebatkan dibandingkan perang identitas.
Persoalannya, sebagaimana hasil Forum Group Discussion (FGD) yang pernah digelar Puskapol FISIP UI, masing-masing tim sukses (timses) paslon menghindari perang kampanye terkait program. Menurut para timses, lanjutnya, perdebatan program terutama yang menyangkut kebijakan ekonomi, sangat sulit meraih suara pemilih.
“Repotnya di sana, timses punya kesadaran bahwa jualan identitas lebih gampang dipahami masyarakat dibandingkan debat program,” ucap Aditya.
.jpg)
Warga antre mengurus kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (30/7/2018)./ANTARA-Yulius Satria Wijaya
Beberapa catatan diskusi program yang selayaknya dicermati masyarakat yaitu evaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Beragam klaim keberhasilan pembangunan digunakan Jokowi sebagai strategi persuasi kepada pemilih.
Sebaliknya, Prabowo mempunyai isu riil yang bisa menyasar kelemahan pembangunan era Jokowi. Isu itu antara lain pembukaan lapangan kerja, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), utang negara, maupun soal harga-harga.
“Sayangnya, perdebatan yang dapat mendidik dan mencerahkan itu terhalangi perang jargon identitas dan jualan personalisasi,” jelasnya.
Alhasil, perbincangan yang bergizi pada putaran kampanye lalu cenderung sepi peminat. Kini, hari pemungutan suara sudah di depan mata. Semoga saja masyarakat tetap ingat janji politik para kandidat.
