Bisnis.com, JAKARTA--Parlemen Selandia Baru sepakat untuk meloloskan draf undang-undang yang melarang kepemilikan semua jenis senjata api semi-otomatis bergaya militer dan senapan serbu atau rifle. Diperkirakan puluhan ribu senjata akan diserahkan kepada pemerintah dengan skema pembelian kembali.
Dilansir dari Reuters, Kamis (11/4/2019), anggota parlemen Selandia Baru memberikan suara hampir bulat untuk mengubah undang-undang senjata pada Rabu (10/4), kurang dari sebulan setelah peristiwa penembakan di Christchurch.
Setelah undang-undang disahkan, warga yang memiliki senjata api yang dilarang tersebut diberikan waktu hingga 30 September tahun ini untuk menyerahkan senjatanya. Menteri Kepolisian Stuart Nash menyampaikan kepada parlemen bahwa sampai saat ini 300 lebih senjata telah diserahkan.
Deputi Komisaris Polisi Michael Clement dalam konferensi pers, Kamis (11/4/2019), menyatakan tidak yakin berapa banyak senjata yang akan diterima. Selama ini Selandia Baru tidak memiliki undang-undang yang mewajibkan orang untuk mendaftarkan senjata api.
"Ini pertanyaan besar yang tidak diketahui. Kita tahu bahwa tidak ada daftar untuk jenis senjata api yang kita bicarakan," kata Clement.
"Bisa jadi ada puluhan ribu [senjata], bisa juga lebih banyak," tambahnya.
Sementara itu, menurut gunpolicy.org, ada sekitar 1,2-1,5 juta senjata api yang beredar di Selandia Baru. Dari jumlah tersebut, pemerintah menyatakan bahwa catatan lisensi menunjukkan 13.500 senjata api adalah semi-otomatis gaya militer (MSSA). Tetapi jumlahnya kemungkinan lebih banyak.
Clement mengatakan, rincian skema pembelian kembali senjata tengah dikerjakan dan dia mendesak pemilik senjata api yang dilarang untuk mendaftar secara online.
Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern memperkirakan pembelian kembali senjata akan menelan biaya pemerintah antara NZ$100-200 juta. Namun biayanya diperkirakan bisa lebih tinggi tergantung jumlah senjata yang diserahkan kepada polisi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
