Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hoaks Hasil Pilpres Luar Negeri, KPU Harap Polisi Usut Tanpa Laporan

Beredar informasi palsu hasil pemilihan presiden di luar negeri. Komisi Pemilihan Umum berharap polisi bisa tindak tanpa ada laporan.
Relawan KPU mempersiapakan logistik untuk pelaksanaan Pemilu 2019 di gedung logistik KPU Tangerang Selatan di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (10/4/2019)./ANTARA-Muhammad Iqbal
Relawan KPU mempersiapakan logistik untuk pelaksanaan Pemilu 2019 di gedung logistik KPU Tangerang Selatan di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (10/4/2019)./ANTARA-Muhammad Iqbal

Bisnis.com, JAKARTA — Beredar informasi palsu hasil pemilihan presiden di luar negeri. Komisi Pemilihan Umum berharap polisi bisa tindak tanpa ada laporan.

Ketua  Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengatakan bahwa tanpa harus dikonfirmasi, sebenarnya hasil penghitungan di luar negeri tidak benar. Ini karena semuanya dilakukan serentak pada 17 April mendatang.

Proses penghitungan ini dilakukan di setiap Kantor Perwakilan Luar Negeri Indonesia (KPRI).

“Bisa tidak ya ini langsung ditangani atau ditangkap. Atau enggak harus pakai laporan. Karena kalau harus pakai laporan, terus terang saja prosesnya kan panjang,” katanya di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Arief menjelaskan bahwa energinya sudah habis untuk persiapan pemilu. Oleh karena itu jika harus mengurusi isu hoaks, sama saja menambah pekerjaan KPU.

“Iya kami menghimbau polisi bisa menindak. Karena itu jelas, berita itu tidak benar,” jelasnya.

Berdasarkan kabar bohong yang ada di media sosial, tersebar hasil seluruh pemilihan sementara di luar negeri. Semuanya memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan jarak cukup jauh. Berikut adalah info tidak benar tersebut.

Saudi Arabia 
01  : 25,6 persen        
02 :  65,4 persen


Yaman          
01  : 23,4 persen         
02 :  66,6 persen


Belgia            
01  : 17,1 persen        
02 :  82,2 persen


Jerman         
01  : 12,3 persen 
02 :  87,7 persen


UEA              
01  :  22,7 persen
02 : 61,3 persen


USA               
01  :  9,4 persen
02 : 89,9 persen


Ukraina        
01  :  3,4 persen
02 : 96,6 persen


Papua Nugini   
01 :  57,1 persen
02 : 42,3 persen


Taiwan          
01  :  59,8 persen
02 : 40,2 persen


Hongkong    
01  :  45,2 persen
02 : 46,8 persen


Korea Selatan   
01 : 35,2 persen
02 : 64,8 persen

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Akhirul Anwar
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper